NAWACITAPOST.COM — Momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) yang digelar pada 17 Oktober 2026 menjadi panggung krusial untuk menyongsong Musyawarah Nasional (Munas) HIMNI 2027.
Di tengah evaluasi mendalam terhadap berbagai program kerja periode berjalan yang dinilai belum berjalan maksimal, dorongan kuat muncul agar kepemimpinan mendatang membawa perubahan mendasar bagi kemajuan Kepulauan Nias.
Mantan Ketua Kominfo Humas DPP HIMNI periode 2011–2023, Faigiziduhu Ndruru, menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan organisasi harus dibarengi dengan komitmen ideologis yang jelas.
Baca Juga: Visi Nias Pulau Impian Masuk Agenda Rakernas HIMNI, Agustus Gea: Mewujudkannya Butuh Kerja Keras
Menurutnya, siapa pun figur yang berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIMNI pada Munas mendatang wajib menempatkan gagasan besar "Nias Pulau Impian" sebagai program unggulan utama.
Faigiziduhu Ndruru menyoroti bahwa visi "Nias Pulau Impian" sejatinya merupakan ikatan komitmen kolektif seluruh masyarakat Nias dalam mendorong akselerasi pembangunan, khususnya di sektor pariwisata.
Namun, ia menyayangkan bahwa visi besar tersebut baru kembali terdengar gaungnya pada Rakernas kali ini setelah sekian lama meredup.
"Nias Pulau Impian telah mengikat komitmen kita sebagai orang Nias dalam semangat memajukan Kepulauan Nias khususnya di bidang pariwisata," ujar Faigiziduhu Ndruru.
Ia menambahkan bahwa semangat "Nias Pulau Impian" harus mampu menjadi pemantik daya cipta bagi seluruh pihak.
Melalui gerakan ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat terinspirasi untuk melahirkan ide-ide terobosan dalam membenahi dan melepaskan potensi pariwisata Kepulauan Nias yang sebenarnya telah melagenda di tingkat dunia.
Sinergi Daerah dan Diplomasi Pusat
Lebih lanjut, Faigiziduhu Ndruru menggarisbawahi pentingnya konsolidasi total di tingkat daerah. Lima wilayah otonom—Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli—dituntut untuk bergerak dalam satu irama dan langkah yang padu guna memajukan pariwisata kawasan.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan pola diplomasi pembangunan masa lalu yang dinilainya kurang efektif akibat ego sektoral. Pendekatan kolektif dinilai menjadi kunci utama saat berhadapan dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Menghitung Mundur Sisa Enam Hari: Indonesia Masuki Era Baru Wajib Halal Serentak Oktober 2026
"Termasuk pertemuan dengan berbagai pihak antara lain kementerian pusat dapat dilakukan secara bersama-sama. Bukan seperti sekarang ini jalan satu-satu secara terpisah," tegas mantan sosok yang mengawal kehumasan HIMNI selama lebih dari satu dekade ini.
Pintu Masuk Menuju Provinsi Kepulauan Nias
Faigiziduhu Ndruru menekankan bahwa keberhasilan kampanye "Nias Pulau Impian" bukan sekadar agenda pariwisata semata, melainkan fondasi strategis menuju cita-cita besar pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
Pemimpin HIMNI mendatang harus bertindak sebagai tokoh nasional yang memiliki ketajaman pemikiran serta tekad baja untuk mengawal agenda ini hingga tuntas.
Ia mengkritik narasi pembangunan Nias yang selama ini kerap terbelenggu pada status daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, sudut pandang yang hanya mengandalkan "belas kasihan" atas status 3T harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan narasi kekuatan ekonomi berbasis potensi daerah.
"Jika berbicara provinsi Kepulauan Nias maka selain kondisi 3T Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (Kepulauan) yang hanya berbicara mencari belaskasihan potensi pariwisata bisa jadi potensi perekonomian Nasional, dan hal ini sangat menarik perhatian semua," pungkas Faigiziduhu Ndruru.