NAWACITApost.com - Pengambil Keputusan yang tidak ragu dan dibarengi dengan peningkatan efektivitas merupakan modal utama sebuah organisasi. Terutama berkaitan dengan kegiatan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, sebut saja pesta demokrasi atau pemilu. Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagai wasit dalam pemilu dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah cepat, adil dan jujur.
Hal tersebut yang disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di acara kegiatan Penguatan Kelembagaan Bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Ciwidey, Jawa Barat, pada Selasa (10/10/2023).
Selanjutnya Bagja meminta kepada Ketua Bawaslu di daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, ketua memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terutama di tengah padatnya tahapan pemilu yang tengah berjalan, jelasnya dalam website resmi bawaslu.go.id yang dilihat nawacitapost,com, Rabu (11/10/2023).
"Pimpinan Bawaslu seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat. Manajemen waktu yang efektif membantu mereka untuk mempertimbangkan opsi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat waktu," ungkapnya.
Bagja mencontohkan terkait tahapan penetapan DCT (daftar calon tetap) yang akan dihadapi oleh Bawaslu. Dia meminta kepada Bawaslu daerah untuk memberikan perhatian lebih seraya mengambil tindakan dengan cepat jika ditemukan pelanggaran.
"Tolong diperhatikan DCT yang ada. Kemudian kalau ada indikasi yang bersangkutan seperti ijazahnya bermasalah dan lain-lain, tolong ditindaklanjuti dengan cepat. Ini akan kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan," jelasnya.
Selain itu, Bagja juga meminta Bawaslu daerah memperkuat etika dan integritas dalam lembaga. Menurutnya, hal ini penting karena Bawaslu harus bertindak secara adil, netral, dan tanpa intervensi politik untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan umum.
Terakhir, Bagja berpesan bahwa Bawaslu berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dalam suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pelatihan kepemimpinan dapat membantu memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan baik dan hasilnya mewakili keinginan rakyat.