Jakarta NAWACITAPOST - Memasuki tahun politik dan menyambut datangnya Pemilu presiden 2024, Presiden Joko Widodo, oleh sebagian kalangan dianggap ikut campur dalam urusan politik praktis, dan diistilahkan dengan "Cawe-cawe".
Terhadap isu yang santer beredar ini, Petrus Loyani, Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia (AHBI) menganggapnya sebagai hal yang masuk akal.
"Bagi saya, cawe cawe Presiden Jokowi masuk akal dan bisa dipahami berdasarkan 2 (dua) alasan," ucap Petrus Loyani melalui keterangan tertulisnya kepada Nawacitapost, Jumat 2 Juni 2023.
Pertama menurut Petrus, tentunya presiden ingin program kerjanya yang paling rawan gugat yaitu IKN dan utang pemerintah terlindungi oleh penggantinya. Jika tidak, hali itu bisa menjadi masalah politik dan hukum bagi dia paska kekuasaannya.
Alasan kedua, sebisanya bukan Anies Baswedan yang menang karena Anies Baswedan adalah orang yang pernah dipecatnya dan menunjukkan arogansi kepada Jokowi waktu dia jadi gubernur DKI.
"Jika Anies Baswedan yang menang juga berpotensi menimbulkan bahaya bagi Jokowi antara lain diskontinyuitas program dan bahkan gugatan," katanya.
Pertanyaannya adalah: jika dilihat dari perspektif sosiologis dan politis seberapa efektifkah cawe cawe Presiden Jokowi dalam menentukan pemenang pilpres 2024?
Untuk bisa memprediksi efektivitas cawe cawe Jokowi tsb, menurut Petrus ada beberapa faktor yang bisa dipakai sebagai parameter: pertama, simpati dan kepercayaan rakyat terhadap Jokowi saat ini relatif masih tinggi (k.l 70%).
Kedua, kesadaran dan kekuatan keyakinan rakyat pada ideologi pancasila/nasionalis dibanding ideologi agamis/islamis. Dalam hal ini, sejarah politik praktis Indonesia membuktikan meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama islam tetapi fakta menunjukkan dalam perebutan kekuasaan secara konstitusional ternyata pemenangnya adalah partai partai nasionalis.
Singkatnya sentimen SARA walau sering menunjukkan gejala ekstrim dan besar, tetapi tetap saja kalah suara karena budaya ekstrim itu sesungguhnya tidak cocok dengan budaya "ori" bangsa Indonesia yang cenderung lebih suka gotongroyong dan musyawarah mufakat daripada "gotongmayit" dan tonjok tonjokan alias kekerasan.
Yang ketiga adalah kekuatan dana. Nampaknya para pemilik modal/kapitalis mayoritas lebih cenderung berpihak dan mendukung kandidat kandidat Presiden dari ideologi nasionalis karena pada umumnya paradigma pemodal/kapitalis lebih suka aman nyaman demi kelangsungan dan kelanggengan bisnisnya.
Sikap ini sangat rasional karena tidak mungkin orang bisa bisnis jika kekuasaan berada ditangan orang yang cenderung/berpotensi menimbulkan sikon negara tidak aman, radikal, penuh kebencian, intoleran dan permusuhan terhadap para pemodal/kapitalis yang dewasa ini oleh para oposan distigma sebagai oligarki.
Semakin lawan politik Jokowi meneriakkan anti kapitalis semakin menjauhkan mereka dari kandidat presiden yang didukung kekuatan islamis.
"Bagaimanapun rakyat Indonesia semakin cerdas, artinya rakyat mengerti adalah sangat tidak masuk akal memusuhi kaum kapitalis karena tidak mungkin negara tidak membutuhkan mereka, negara bisa cepat maju justru jika semakin banyak kelompok kapitalisnya, kelompok wiraswastanya," papar Petrus Loyani.
Negara negara maju manapun dimuka bumi ini selalu ditandai dengan banyaknya kaum kapitalisnya paling tidak prosentase mereka dari total populasi/penduduk suatu negara berkisar 12% sd 20%.
Dalam hal ini, kaum kapitalis yang dimaksudkan adalah semua WNI wiraswata tanpa dibedakan saranya, karena pembedaan itu hanya menunjukkan kebodohan intelektual dan atau sikap mental yang diresapi roh jahat yang termanifestasi dalam karakter julit, culas, dengki, iri, busuk dan rasis.
Yang perlu dikuatkan adalah budaya hukum dan penegakan hukum yang konsisten, fair, adil dan imparsial kepada oknum penguasa dan kapitalis yang brengsek dan bajingan bukan asal benci dan iri terhadap mereka.
"Berdasarkan 3 (tiga) parameter empiris diatas, saya menduga cawe cawe Presiden Jokowi masih cukup efektif dalam menentukan pemenang Presiden 2024. Dia sadar betul bahwa dia masih punya kekuatan riil dan politik praktis untuk bertindak sebagai king maker," ungkap Petrus.
"Saya pribadi menghargai ketiga kandidat presiden itu sebagai anak bangsa yang hebat, termasuk Anies Baswedan. Sesungguhnya dia adalah kandidat presiden yang dimata saya keren dan paling terpelajar dan bisa diharapkan melakukan perubahan mendasar pada kebijakan publik yang sekarang jauh dari pro rakyat, sarat dengan korupsi," lanjutnya.
Diera periode kedua kepresidenan Jokowi, 3 menterinya terkena kasus korupsi, dilingkungan yudikatif 2 hakim agung dan 1 hakim yustisial tersangka kasus korupsi.
"Dilingkungan legislatif Mahfud menyebutkan. DPR sarang koruptor, tetapi sayangnya Anies Baswedan didukung oleh dua unsur kekuatan politik yang secara ideologis, sosiologis dan politis berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yaitu unsur PKS dan JK," tegas Petrus mengakhiri pernyataannya. (BNW)