Jakarta, NAWACITAPOST.com – Perjuangan pemekaran Kepulauan Nias (Kepni) menjadi provinsi yang sempat terhenti satu dasawarsa lalu. Dan kini, akan digaungkan kembali, tak lepas dari peran Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN).
Baca Juga : Jenderal Christian Zebua : Mendukung Otoli Zebua sebagai Ketua BPP-PKN
Adapun pembentukan dan penggantian kepengurusan BPPPKN diputuskan melalui Forum Kepala Daerah (Forkada) dari 4 Kabupaten (Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat) serta 1 Kota Gunungsitoli.
Baca Juga : Barugamuri Dachi : Jenderal Christian Zebua Sosok Hebat, tapi…
Terkait hal ini, Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, ketika dihubungi Nawacitapost.com, Senin sore (22/5/2023) menyatakan; “Saran saya soal BPP-PKN perlu diperbaharui itu semua kepengurusannya, karena yang sudah tidak mampu lagi dan sudah tua, tapi maksud kita diperbaharui lagi kepengurusannya,” tuturnya.
Baca Juga : Pdt. Restifal Telaumbanua : BPP-PKN Perlu Dievaluasi
“Yang penting ada semangat juangnya untuk pemekaran ini, yang berguna untuk keperluan masyarakat Nias. Tidak perlu harus ada kriteria, walaupun apa namanya, yang pokok tidak terlibat dijabatan pemerintah, tapi niatnya yang baik untuk perjuangan pemekaran Kepni menjadi provinsi, itu yang kita perlukan. Soal nama Pak Marinus Gea untuk menjadi Ketua BPP-PKN silahkan saja atau siapapun, saya tidak memilih orangnya, yang penting niat dan target ini berhasil,” ungkapnya.
Baca Juga : Prof Fakhili Gulo: Berharap Yasonna Laoly Dan Marinus Gea Menindaklanjuti Pemekaran KEPNI
“Dan, bisa mempersatukan ya seluruh tokoh-tokoh, dan elemen masyarakat Kepni. Siapapun orangnya, saya tidak dalam posisi memihak, mau si A, si B, silahkan, itu tidak jadi masalah bagi kita,”tegasnya.
Baca Juga : Setelah 2024, Agustus Gea : Sangat Mungkin Kepulauan Nias Menjadi Provinsi
Terkait hal lainnya, selain karena Kepni menjadi kepentingan strategis nasional, dan UU sudah terpenuhi yaitu 3 T (terpencil, terluar dan termiskin). Dengan jumlah penduduk dari 4 kabupaten dan 1 kota mencapai 831.940 (data tahun 2022), dan luas wilayah 5.574 Km2, serta APBD digabung (4 Kabupaten dan 1 Kota) lebih dari 2 triliun rupiah. Yang mana APBD Nias Selatan 1.2 triliun rupiah, APBD Nias Barat 700 miliar rupiah.