Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Salah satu program andalan Anies, yaitu DP rumah nol rupiah. Progran itu merupakan salah satu janji kampanye mantan menteri pendidikan yang dipecat Presiden Jokowi ditengah jalan (hanya 2 tahun menjabat), saat mengikuti Pilkada DKI 2017 lalu. Ia menjanjikan skema tersebut karena menurut dia, penduduk Jakarta yang memiliki hunian masih tersbatas. Program seperti itu, ia sebutkan perlu untuk memberikan keringanan bagi warga untuk memiliki rumah.
Baca Juga : Puan Yes, Prabowo : Anies No
Dikatakan program tersebut menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat mengakses mekanisme pasar hunian milik, dengan syarat batasan penghasilan tertinggi awalnya ditetapkan pada Rp 7 juta.
Namun, berubah drastis, ketika Anies menjabat Gubernur Jakarta, dari 232 ribu rupiah (saat kampanye) menjadi 10 ribu, dan pendapatan yang disasar harus mendekati 15 juta rupiah sebulan.
Lahan seluas 41 ribu meter persegi lebih itu, yang berada dikelurahan Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, KPK telah menetapkan beberapa tersangka, yang diduga melakukan tindakan korupsi.
Kini, Anies yang menjadi bakal capres partai NasDem, diduga mengetahui adanya dana markup yang mencapai ratusan miliaran rupiah.
Entah sudah berapa kali, Anies dipanggil KPK sebagai saksi, tetapi status menjadi tersangka, nampaknya Komisi anti rasuah ini, perlu mendalami lebih jauh. Atau karena, Anies Bakal capres, sehingga KPK perlu kehati-hatian dalam menetapkannya sebagai tersangka.
Yang jelas, lembaga KPK, ketika didirikan sampai sekarang, dalam bekerja hanya berpatokan pada alat bukti yang cukup.