NAWACITAPOST.COM – Salah satu koordinator pendukung Kotak Kosong di Pilwalkot Surabaya 2024, Heru Satriyo, menolak keras tudingan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur yang menyebutkan adanya praktik politik uang dalam kampanye Kotak Kosong.
Heru menyatakan bahwa gerakan Kotak Kosong di Surabaya sepenuhnya dilakukan dengan semangat swadaya. Ia menegaskan, tidak ada satu pun bentuk dukungan finansial dari pihak luar, termasuk vendor atau investor.
"Tudingan itu naif dan tidak berdasar. Gerakan Kotak Kosong murni swadaya, digerakkan dari hati," ujar Heru melalui sambungan telepon, Selasa (3/12/2024).
Heru, yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, menjelaskan bahwa semua kebutuhan kampanye hingga konsumsi untuk para saksi di TPS dibiayai secara mandiri menggunakan kas organisasi MAKI. "Kami bahkan menghabiskan hampir Rp47 juta hanya untuk konsumsi saksi di TPS," tambahnya.
Tantangan Rp1 Miliar untuk Bukti Politik Uang
Merasa gerah dengan tuduhan KIPP, Heru mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menawarkan hadiah Rp1 miliar bagi siapa saja yang bisa membuktikan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Kotak Kosong di Surabaya.
"Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Kotak Kosong melakukan politik uang, saya pribadi akan memberikan Rp1 miliar. Temui saya langsung," tantangnya.
Menurut Heru, perolehan suara Kotak Kosong di Pilwalkot Surabaya adalah wujud kekecewaan masyarakat terhadap paslon petahana, Eri Cahyadi-Armuji. Ia mengklaim bahwa paslon 01 hanya meraih legitimasi 44 persen suara dari total daftar pemilih tetap (DPT). Sisanya, kata Heru, 16 persen memilih Kotak Kosong, sementara 45 persen lainnya memilih untuk tidak hadir di TPS.
Tudingan dari KIPP Jatim
Di sisi lain, Ketua KIPP Jawa Timur, Herdian, mengaku menemukan indikasi politik uang yang melibatkan Kotak Kosong pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024). Lokasi dugaan praktik tersebut berada di Kecamatan Pabean Cantikan, tepatnya di wilayah Krembangan Utara.
"Kami menemukan indikasi adanya politik uang di daerah Krembangan Utara," ungkap Herdian kepada media pada Senin (2/12/2024).
Herdian menyebutkan, indikasi ini muncul setelah pihaknya berkomunikasi dengan beberapa warga. Salah satu ibu rumah tangga mengaku menerima amplop untuk mencoblos kandidat tertentu.
"Kami terus menyelidiki lebih lanjut bersama Bawaslu dan Panwascam," tambah Herdian.
Heru menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya mencoreng gerakan murni Kotak Kosong. "Kalau tidak bisa dibuktikan, ini hanya upaya untuk menggiring opini negatif," tegasnya. ***