Surabaya NAWACITAPOST - Para guru dan kepala sekolah yang tergabung di MKKS atau musyawarah kerja kepala sekolah kota Surabaya mengeluhkan kebijakan Pemerintah yang seringkali tidak berpihak kepada sekolah-sekolah swasta.

"Sejak 4 tahun lalu, permasalahan sekolah swasta adalah kekurangan siswa. Maka dari itu kami minta solusi, bagaimana kuota SMP-SMP swasta bisa terpenuhi," ungkap Amir Sakip dari MMKS Surabaya Barat, ditemui usai reses jaring Aspirasi bersama Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya, Selasa 18 Oktober 2022.

"Minimal ada 60 siswa, sesuai dengan aturan pemerintah," tambahnya.

Selama ini menurut Amir, banyak dari SMP Swasta rata-rata hanya mempunyai 30 siswa di setiap jenjang (kelas VII, VIII, dan IX).

Prioritas calon siswa baru rata-rata adalah SMP Negeri di dekat lingkungannya. Sedangkan di sekolah negeri tidak ada keterbukaan terkait kuota. "Sudah mencukupi atau belum, seolah-olah mereka kekurangan siswa. Padahal, lulusan dari SD MI saja, sudah sekitar 26ribu siswa. Kalau bisa dikalkulasi dan dibagi rata, insya Allah sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa," terangnya.

Permasalahan yang juga sering terjadi, masih Amir, adalah sering terlambatnya pencairan dana program-program seperti BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan TPP/TPG (Tunjangan Profesi Pendidik/Guru). "Yang paling sering telat itu TPP, mohon bisa dibantu minimal tepat waktu," harapnya.

Lebih lanjut, amir juga mengeluhkan pencairan dana CSR. "Disamping dapatnya cuma sedikit, ruwet dan antrinya di bank sangat lama kemudian tidak cair tepat waktu," keluhnya.

Senada dengan rekannya, Wiwik Wahyuningsih guru SMP 17 Agustus 1945 Surabaya membenarkan bahwa masih banyak guru di sekolah swasta hanya menerima gaji 500rb per bulan.

"Memang kemampuan setiap sekolah itu berbeda-beda. Ada yang memang gajinya sangat jauh dari UMK, mungkin seperempat dari UMK," katanya.

Logikanya menurut Wiwik, Uang SPP 100 ribu dikali 100 siswa dapatnya cuma 10juta. Sedangkan jumlah guru mata pelajaran ada 12, belum guru BK dan Kepala Sekolah.

"Kalau itu dibagi katakan orang 15 cuma dapat berapa? Itupun belum bayar listrik, air dll. Itu bisa di logika, " sambat Wiwik.

Kehadiran pemerintah lewat TPP, lanjutnya, memang sangat membantu, namun harapannya pemerintah jangan sampai mempersulit aturan sehingga yang mendapat semakin sedikit.

Terkait PPDB, Wiwik yang sudah bergelar hajah ini meminta pemerintah melalui dinas pendidikan menerapkan aturan dengan baik.

"Kalau memang aturan satu rombel adalah 32 siswa ya harus fair, tidak boleh lebih dari itu. Kalau satu angkatan itu maksimal 11 rombel, ya harus 11 rombel jangan lebih," harapnya.

Apalagi, saat ini banyak sekolah negeri yang molor menutup pendaftaran hingga 2 minggu, sampai-sampai ada kejadian siswa yang sudah terdaftar di sekolah swasta tapi saat MOS (Masa Orientasi Sekolah) keluar dan masuk sekolah negeri.

"Itu tidak hanya terjadi satu dua kali, tapi berulang-ulang. Tapi untuk tahun ini, bersyukur sudah lebih baik dan harapannya kedepan semakin baik," ungkapnya.

Wiwik menambahkan, selama ini sebenarnya sudah banyak kemajuan, pemerintah sudah memberikan BOPDA, TPP (Meski masih sebagian kecil guru), Dana BOS dari Pemerintah pusat. Kemudian kabarnya juga akan ada bantuan Sarpras (Sarana Prasarana).

"Kami hanya menuntut ada perimbangan antara sekolah Negeri dan Swasta, sehingga anak Surabaya sekolah dimanapun merasa nyaman dan dapat belajar dengan baik," tandasnya.

Terkait keluhan guru dan kepala sekolah, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya menerangkan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak dari semua orang. Nah, yang jadi persoalan adalah berkualitas itu seperti apa?.

"DPRD saat ini tengah membahas APBD 2023, temanya adalah Peningkatan Daya Saing SDM dan pemenuhan kebutuhan sosial berkelanjutan," katanya kepada Media.

Kalau bicara daya saing, berarti menurut Reni adalah bicara sumber daya manusia unggul. Perannya adalah dari Pendidikan dan termasuk kesehatan.

"Oleh karena itu, saya perlu bertemu dengan para guru terutama swasta yang selama ini kita masih melihat ada beberapa hal yang belum tuntas," aku Reni.

"Baik itu kekeurangan siswa, sarana prasarana yang kurang menunjang, kesejahteraan guru, dll. Menurut saya, kalau ini tidak diselesaikan atau tidak mendapat perhatian yang besar dari pemerintah kota maka tidak akan cocok dengan tema peningkatan daya saing sumber daya manusia," terangnya.

Hal ini juga bentuk support DPRD kepada Pemerintah kota yang sudah melakukan berbagai upaya, yakni dengan menggali informasi dari guru dan kepala sekolah swasta, apa yang sekiranya belum tuntas akan kita sampaikan ke Dinas pendidikan untuk mendapatkan respon.

"Kami tidak ingin persoalan pendidikan terulang setiap tahun dan tidak ada perbaikan," tegas Reni.

Legislator PKS ini mengakui saat ini sudah ada beberapa perbaikan dari Pemerintah, misalnya terkait dana Bopda. "Yang dulunya per siswa, sekarang per Rombel, makanya tadi tidak banyak keluhan karena relatif berjalan lancar," katanya.

Kemudian juga ada TPP, meski yang dirasakan persyaratannya terlalu sulit.

Saat ini di Surabaya masih ada gaji guru dibawah 500ribu per bulan. "Semangat kita, waktu dulu saya di periode sebelumnya bagaimana gaji guru di Surabaya diatas UMR, jangan sampai malah jauh dibawahnya, dan keluarlah kebijakan TPP yaitu Tunjangan perbaikan penghasilan untuk menambah agar per bulannya bisa mendapat 1juta, tapi syaratnya terlalu ribet," ungkap Reni Astuti yang baru-baru ini mendapat gelar Doktor PSDSM dari UNAIR ini.

Dikatakan sulit karena persyaratan untuk mendapat TPP adalah jika sekolah punya siswa minimal 60 anak untuk satu tingkatan. Sementara sekolah swasta sangat sulit untuk mendapatkan 60 siswa sewaktu PPDB.

"Persoalannya, jika ada guru sudah puluhan tahun mengajar di suatu sekolah, namun karena siswanya sedikit dia malah tidak mendapat kriteria itu," tutur Reni.

Kemudian juga peran Pemerintah terkait banyaknya ruang kelas yang rusak. "Seharusnya, Pemkot dan dinas Pendidikan punya data, berapa RKB se Surabaya, di Swasta berapa dan di Negeri ada berapa. Kemudian kondisinya seperti apa, layak atau tidak layak," ucapnya.

Meski di swasta ini kebanyakan milik yayasan, namun kalau memang ada keterbatasan, disitulah pemerintah wajib hadir. Karena menurut Reni, tidak ada larangan pemerintah kota membantu atau membangun sarana prasarana sekolah swasta.

"Pendekatannya adalah pendekatan anak, mereka ini anak-anak Surabaya," tegas Reni kembali.

Selama ini ada pernyataan bahwa tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta, tapi kenapa masyarakat masih lebih nyaman di sekolah negeri karena sarana prasarananya lebih lengkap, kemudian guru-gurunya dipandangnya lebih berpengalaman, berarti disitu masih ada 'Disparitas' atau kesenjangan.

"Disparitas ini tidak boleh terlalu lebar, dan tugas pemerintah adalah mendekatkan kesenjangan ini, sehingga ketika anak tidak diterima di sekolah negeri, anak tetap nyaman di sekolah swasta," pintanya.

"Disitu saya pasti memberi semangat kepada anak, bahwa berhasil tidaknya kedepan tidak ditentukan sekolah, tetapi kamu sendiri. Mau dimanapun sekolahnya, jika semangat belajar dan disupport semua pihak maka kedepan juga bisa sukses. Edukasi ini yang mesti ditanamkan," papar Reni.

Kita juga tidak bisa menyalahkan apabila ada siswa yang tidak bisa masuk negeri dan menyalahkan sistem Zonasi sehingga mereka menuntut ada pembangunan sekolah negeri di dekat wilayahnya. "Nah disinilah tugas pemerintah untuk membuat dan menyiapkan semua sekolah yang ada agar menjadi berkualitas. Ketika ada anak yang tidak bisa diterima di Negeri, dia juga nyaman di sekolah swasta," katanya.

Nyaman, menurut pandangan Reni ada dua sebab yakni, pembiayaannya dan pelayanan pendidikannya. "Ada yang gratis tapi tidak berkualitas, orang tuanya pasti tidak mau. Jadi untuk pembangunan sekolah negeri baru harus ada kajian yang mendalam, sehingga selain bisa menyelesaikan harapan sekolah swasta tetapi juga menyelesaikan harapan masyarakat untuk mendapat pendidikan yang baik," tegas Reni.

"Tugas Dinas pendidikan adalah menjelaskan kepada masyarakat terlebih juga membantu sekolah sekolah yang ada, dan semua permasalahan harus betul-betul digali," tandasnya. (BNW)