Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Jangan diragukan soal pendidikan bagi Anies Bawswedan, Doktornya lulusan dari Perancis, juga pernah jadi Rektor di Universitas Paramida. Namun, sayang prestasinya hanya bisa mewisuda para mahasiswa yang baru lulus sarjana.
Baca Juga : Peresmian Ibu Kota Nusantara dan Gelaran MotorGP Tamparan Buat Anies Baswedan
Di Politik, walaupun tak pernah jadi pengurus partai politik, sempat ikut konvensi Capres yang diselenggarakan Partai Demokrat. Tragis dan ironisnya, semuanya yang ikut konvensi ini tak bisa menjadi Capres. Karena Demokrat hanya lolos di Parlemen Threshold. Sedangkan di Presiden Treshold harus gigit jari.
Anies pun berubah haluan arah politiknya dengan mendukung Jokowi – JK. Hasilnya diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Rupanya, bibit asli Anies mulai terkuak, Pencopotannya sebagai Menteri yang berkisar 2 tahun menjadi awal Jokowi tak sejalan dengan Anies.
Hanya vakum setahun, Anies diusulkan Wapres RI ke-10 dan ke-12, JK untuk ikut Pilkada 2017. Hasilnya, menang dan dilantik menjadi Gubernur Jakarta.
Ayah dari Mutiara Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan sudah menjabat orang nomor satu di Jakarta selama 4 tahun 6 bulan.Tinggal 6 bulan jabatan sebagai Gubernur Jakarta selesai diembannya.
Prestasi yang ada selama ia memimpin. Mendampingi Presiden meresmikan kereta MRT. Pembangunan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang memang ada di Jakarta, dan kabarnya itu proyek yang dikerjakan Menteri PUPR.
Mungkin yang masih ada hanya bakal digelarnya mobil balap listrik Formula E. Yang mana sampai sekarang pergerjaan sirkuitnya berpindah dari Kawasan Monas ke Ancol, Di Ancol pun kabarnya, sirkuitnya belum selesai.
Mungkin ditambah lagi, Anies hanya bisa menonton balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika Provinsi NTB. Kemudian, banjir masih ada dan bertambah titik lokasinya, macet malah bertambah parah.
Prestasi lainnya, bagi Anies kerap bertemu dengan Eks FPI, Riezieq Shihab.
Jelas dan pasti, yang bisa dibawa Anies selama menjabat Gubernur yang didasarkan pada PP Nomor 109 Tahun 2000 atau sebutannya Biya Penunjang Operasional (BPO) jumlahnya Rp 4.670.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah rupiah) per bulan, jadi untuk 5 tahun atau 60 bulan untuk BPO sebsar Rp 280.200.000.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah Dua Ratus Juta Rupiah), dan itu bisa dinikmati tanpa bekas.
https://youtu.be/r6lUelih3Oo