Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 24 Februari 2022, tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang jatuh setiap tanggal 1 Maret.
Baca Juga : Di Rapim TNI – Polri, Presiden Jokowi : Jangan Undang Penceramah Radikal
Keppres itu tak memuat banyak nama. Hanya empat (4) nama yang memiliki peran utama dan strategis. Digagas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dikomandani Panglima besar TNI Soedirman, dan disetujui Presiden Pertama Soekarno dan Wapres Pertama Mohammad Hatta.
Baca Juga : Ini Alasan Harga Barang Pasti Naik, Presiden Jokowi : Kuatkan Persatuan Sesama Anak Bangsa
Terkait nama Soeharto dalam keppres itu. Menkopolhukam, karena Soeharto berperan sebagai yang melaksanakan perintah, sama dengan AH Nasution, dan perwira menengah lainnya.
Namun, dalam naskah akademik, presiden RI kedua itu disebut. Karena naskah akademik adalah sejarah. Sementara Keppres itu tak mungkin menyebut nama sebanyak itu. Sama dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang disebut kan hanya dua nama : Soekarno dan Hatta. Padahal yang berjuang untuk kemerdekaan kan seluruh rakyat Indonesia, jelas Menkopolhukam, Mafud MD.
Nampaknya, perdebatan nama Soeharto harus dimunculkan dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022, sepertinya sengaja dihembuskan kelompok yang anti Jokowi. Keluarga Cendana kemungkinan berada dalam barisan itu.
Terlepas itu ada atau tidaknya nama rezim orde baru dalam hari kedaulatan negara. Menandakan cerdasnya Jokowi, untuk memberi pesan, bahwa bukti-bukti yang harusnya ada peran 4 nama, sengaja disingkirkan penguasa yang berkuasa selama 32 tahun.
Terkait Keppres itu, bukan ajang pembalasan. Melainkan pelurusan bukti-bukti yang sempat tak dimunculkan saat rezim orba. Di era Jokowi kembali diluruskan sebagaimana mestinya.