Baca Juga : Dukung PSI dan PDIP, Ferdinand Bongkar Kebohongan dan Penyimpangan Anies Baswedan Soal Formula E
Walaupun aturan tertinginya sudah ada. Tetapi terkendala pada rapat paripurna yang jumlahnya harus 50 persen plus satu atau setara dengan 54 Parlemen Kebon Sirih dari total 106. Berarti dibutuhkan 21 suara lagi. PDIP 25 dan PSI 8.
Padahal rapat paripurna itu hanya pintu masuk ke pengusulan hak interpelasi. Artinya yang ikut rapat paripurna bisa menolak hak tersebut, dan jika dilakukan voting tetap menang yang menolak hak itu.
Lalu, kenapa yang 73 anggota terhormat Kebon Sirih itu tak mau paripurna? Toh mereka bakal menang di penolakan hak interpelasi. Ada sejumlah alasan yang mendasar. Salah satunya akan dibuat berita acara, walaupun penolakan interpelasi menang, tetapi ini bisa berakibat buruk yang berefek pada pemilu serentak 2024
Terkait itu, ada sejumlah partai atau fraksi yang menolak interpelasi atau dengan kata lain pembela Anies Baswedan. Salah satunya, Demokrat. Jumlahnya 10 kursi atau 0,095 persen. Partai ini terang-terangan menolak, karena hak interpelasi ada ditangan PDIP yang otomatis selalu ditolak Demokrat. Karena masih ada gesekan kuat antara dua partai tersebut. Itu terbawa ke level parlemen darah tingkat satu dan dua.
Terlepas dari adanya hal tersebut. Meminjam ungkapan tidak ada makan malam yang gratis (karena berkumpulnya menolak hak interpelasi diadakan malam hari, di rumah dinas Gubernur Jakarta, Anies Baswedan). Demokrat kemungkinan butuh kocek logistik lebih banyak untuk berlaga di perhelatan pemilu 2024 serentak 3 format : Pilkada, Pileg dan Pilrpres.
Mungkin, menolak hak interpelasi bisa menambah pundi-pundi untuk logistik Pemilu 2024. Apalagi, partai ini hanya berada di jalur legislatif dan sebagian eksekutif daerah. Sementara untuk eksekutif nasional tidak ada sama sekali.
Bagi, partai yang dirundung masalah ini. Membantu rakyat hanya cukup diteriakan saja, tak perlu diulurkan tangannya. Kalaupun pengulurannya ya, pendukung mereka juga.
Pasalnya, alasan klise pasti dikemukakan, karena mereka sudah tak berada di pemerintahan. Padahal saat mereka berkuasa, partai ini hanya membantu kepada komunitas yang mendukungnya. Eks FPI dan eks HTI konon kabarnya merasakan bantuan dari Presiden RI ke-6.
Atau bisa dikatakan menolak interpelasi di DKI, bukti Demokrat AHY hanya slogan membela rakyat.