Jakarta, NAWACITAPOST- Politisi Ferdinand Hutahean mengatakan , Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada warga Jakarta, pasalnya program rumah DP Nol persen saat ini bermasalah di KPK.
“Ya soal kasus Rumah DP Nol Persen Anies harus minta maaf ke warga Jakarta dan bertanggung jawab karena diduga telah rugikan negara,” kata Ferdinand.
Ferdinan juga mengungkapkan, bahwa program rumah DP nol persen tidak mudah dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakrta, sebab banyak yang tidak sesuai aturan perbankan saat ini.
Mantan politisi Demokrat ini menyebutkan Anies telah gagal dalam mewujudkan janji kampanyenya tersebut.
Diketahui, program, Rumah DP Nol persen adalah salah satu janji kampanye andalah Anies-Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Sebelumnya , Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/9/2021).
Anies akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.
Orang nomor satu di Jakarta ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana jaya (Perumda), Yoory Corneles Pinontoan.
Menggunakan mobil dinas dan memakai segaram dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik KPK.
“Hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebaai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan ,” kata Anies di Gedung KPK , Kuningan, Jaksel, Selasa (21/9/2021).
Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan KPK tidak perlu ragu memanggil pejabat yang terlibat ataupun mengetahui proses pengadaan tanah di Munjul sehingga diketahui benar duduk perkara korupsi tersebut.
“Sekalipun itu Gubernur Anies Baswedan ataupun DPRD semua harus siap dipanggil dan memberi keterangan karena rakyat jelas dirugikan dari korupsi ini, ” kata Michael melalui keterangan, beberapa waktu lalu.
Menurut dia kasus ini segera dibongkar agar KPK bisa segera sita kembali kerugian negara dan uangnya bisa digunakan untuk tanggap darurat Pandemi Covid-19 di Jakarta.
Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI prasetyo Edi Marsudi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah d Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, tahun 2019.