Jakarta, NAWACITAPOST- Sejarah membuktikan perubahan bangsa dan dunia di lakukan oleh seorang pemimpin bukan partai politik.
Dr.Yuyun Pirngadi dari Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy mengatakan, sebut saja, Abraham Lincoln (1809-1970) adalah seorang pemimpin yg menjadi presiden ke 16 AS. Di bawah kepemimpinannya perang sipil dan sistem perbudakan di akhiri.
Tak hanya Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi pun (1869-1948) memimpin perjuangan nasionalisme India melawan penjajahan Inggris pada tahun1920. Gerakan tanpa kekerasaan berhasil mengusir penjajah.
"Begitu pula dengan, Nelson Mandella seorang revolusioner Anti Apartheid, telah membebaskan warga kulit hitam dari belenggu politik kulit putih di Afrika Selatan, ia pun menjadi presiden yg disayangi rakyatnya," kata dia.
Bahkan, di tanah air sosok Soekarno (1945-1970) seorang nasionalisme sejati memimpin pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dari kekejaman kolonialisme Belanda. Ia pun penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955 yg menjadi cikal bakal kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika.
Tak cuma itu, Joko widodo (2015-2024) pun seorang pemimpin dan presiden ke 7 Indonesia. Beliau adalah pemimpin tegak lurus yang telah mengubah pembangunan Indonesia dari kerakusan ekonomi dari banalitas elit-elit politik direvolusi mental menjadi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemimpin di hati rakyat
Seorang pemimpin di zamannya hadir di belahan dunia, termasuk di Indonesia. pemimpin lahir dari keadaan memaksa ketika rakyat tertindas, terpingirkan dan negerinya dalam keadaan carut marut.
Yudi mengungkapkan, Pemimpin yang visioner, altruistik dan filantropi tak abai melihat situasi itu.
Keinginan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, mencari solusi dan mengeksekusi merupakan kemewahan personalitas.
"Seorang pemimpin pasti memiliki talenta ingin mengukir kemajuan bangsanya, bukan merobek tas keuangan negara. Kemewahan-kemewahan berfikir, berzikir dan bertindak cerdas menjadi kesolehan pemimpin," ujarnya.
"Ketika seorang pemimpin menjadi presiden dipastikan, ia adalah pemimpin rakyat, karena ada dihati rakyat, dan menjadi harapan rakyat, meskipun tidak selalu bisa memuaskan semua pihak, karena ia pun bukan alat pemuas rakyat," ucapnya.
Pada bagian lain, pemimpin juga manusia biasa. Ia memiliki kelebihan dan kekurangan, kekhilafan dan kesalahan baik itu di sengaja maupun tidak disengaja.
Dalam relasi ini figur pemimpin yang diidolakan rakyat patut direspon positif. Ia hadir melaui proses panjang dan mendapat pengakuan rakyat. Ketika pemimpin itu dibutuhkan rakyat, ia ada bersama rakyat dan membawa harapan rakyat.
"Membela kepentingan rakyat menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan sebaliknya figur seperti itu dilarang, diancam dan dikenakan sanksi ketika rakyat berkehendak menjadikan pemimpin formal," tuturnya.
Ada parpol sebagai rumah kadernya merasa terusik ketika figur ini mendapat respon positif dan dukungan dari rakyat banyak untuk menjadi calon presiden.
Sontak parpol itupun berang terhadap kadernya. Kesan yang tertangkap seolah kadernya tidak tahu balas budi.
Parpol oligarkhi tentu tak merestui kadernya hadir diblantika politik kontemporer menyaingi anak pemilik parpol.
Betapa tidak, kerja-kerja politik tengah dilakukan. memviralkan kader yang memiliki garis keturunan, genealogi trah dan kepentingan remeh temeh lainnya menjadi tujuan utama, meskipun menuai cacian akibat masyarakat tengah terhuyung Covid.
Primadona dan Primordial Parpol
Demokrasi Indonesia memberikan hak-hak istimewa kepada partai politik. UU No.7 tahun 2017 sebagai dasar hukum Pemilu Serentak dan Pilpres 2019 mencatat sejumlah pasal primadona bagi parpol yang lolos pemilu.
Sebut saja, pasal pengajuan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Pasal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran parpol. Bahkan secara administratif dan politis faktual
usulan calon itu harus ditandangani oleh ketua umum parpol masing masing. Kesan anggapan konvensional yang keliru tersirat dengan congkak dalam pasal tersebut.
Artinya apa, untuk suatu jabatan presiden, kemewahan personalitas tidak hrs melekat dalam kepemimpinan seseorang. Ia bisa dicalonkan asalkan garis geneologi, trah dan besarnya isi tas.
Kemudian, kepemimpinan seseorang akan dibentuk melalui proses pencitraan dan branding teknologi digital yang semakin canggih untuk menjadi pemimpin formal atau jabatan presiden.
Jika kita meminjan terminologi dimensi Hall (1976) mengenai persepsi waktu dan ruang, maka masyarakat Indonesia termasuk dalam kelompok budaya polychromic - ditandai dengan persepsi terhadap waktu yang tidak linier dan persepsi terhadap ruang yg tidak terpisah kaku.
Polychromic cenderung multitasking dan tidak memisahkan secara jelas area-area hidupnya. Dari situlah, persepsi yang muncul adalah pemimpin formal tidak harus hadir dari talenta, atau kemewahan personalitas.
Ada ruang dan waktu untuk membentuk gaya kepemimpinan sesuai budaya masyarakat Indonesia.
Gaya Bahasa Elit Politik
Gaya komunikasi high-context atau disebut juga sebagai gaya komunikasi tidak langsung (indirect communication style) menjadi begitu kental dalam keseharian elit politik.
Penggunaan bahasa non verbal seperti gerak tubuh, nada suara, mimik wajah, senyum, hingga kerling mata. Semua itu dimanfaatkan sebagai pembawa pesan pesan sehingga sifat penyampaian pesan menjadi tidak langsung.
Dalam komunikasi tersirat, ada sebuah instrumen kunci yg berperan untuk membantu kelancaran proses komunikasi, yakni rasa. Cliffor Geertz (1964) menyebutnya makna ganda rasa yaitu, feeling dan meaning.
Artinya rasa dapat berarti sensasi fisik dan emosi seperti, panas, dingin, sedih atau gembira. Rasa sebagai makna adalah gaya sugestif dalam komunikasi yg mengindikasikan pesan utama secara tidak langsung yg oleh kata Geert adalah "...to indicated the between-the-lines looking north and hitting south".
Fenomena itu berlaku dalam komunikasi politik saat pengusulan calon presiden dan wakil presiden.
Di sini peran seorang calon presiden di take over oleh parpol. Parpol mulai melakukan persuasi, edukasi dan masuk dalam detak jantungnya masyarakat.
Robert House (2004) mengatakan, gaya kepemimpinan masyarakat Indonesia yang paling menonjol yaitu, humane ( perhatian, peduli, dan berbuat baik) dan self-protective (menjaga reputasi dan tidak mau kehilangan muka).
Bahkan terkait hal itu parpol melakukan gaya kepemimpinan bapakisme sebagai nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Thomas Brandt (1997) mengatakan gaya kepemimpinan bapakisme di tandai dengan gaya paternalistik yang mengutamakan perhatian personal dan sikap toleransi serta memaafkan. Itulah pendekatan persuasi, edukasi dan memaafkan digunakan untuk menarik simpati.
Jelang 2024 Figur ganjar -Erick Paling Berpeluang
Pemimpin adalah orang yang berjalan didepan, memberi arah dan panutan, juga membaur bersama kelompoknya sebagai pemberi motivasi, dan pendukung serta pemberi semangat dari belakang. Bukan tuntutan yang mudah karena dibutuhkan kejelian dan kepekaan pemimpin dalam membaca situasi untuk menentukan peran yang tepat. Seorang pemimpin yang bijak akan tanggap menilai situasi dan mengenali peran yang diharapkan darinya.
Ganjar Pranowo - Erick Thohir merupakan duet figur yg memiliki kemewahan-kemewahan personalitas berfikir dan bertindak. kita pinjam filosofi Khi hajar Dewantoro " Ing ngarsa sung tulodo, Ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Filosofi itu sangat kental ada dalam gaya kepemimpinan Ganjar dan Erick.
Kedua orang tersebut memahami dimensi budaya standar nasional yang oleh Holstede (2010) dikatakan "masyarakat Indonesia secara kuat dicirikan sebagai masyarakat hierarkis dengan power distance yang tinggi".
Karenanya, perbedaan status, hak, ataupun kewenangan antara pemimpin dan aggota kelompok lain diterima sebagai sesuatu yang lazim. Pertanyaannya kemudian, apakah itu berarti seorang pemimpin dalam masyarakat Indonesia dapat berkuasa dengan semena-mena dan otoriter?.
Pasti kita akan menolaknya, kendati masyarakat menerima hierarki kekuasaan, tetapi yg diharapkan adalah implementasi yang bijak dari hierarkhi kekuasaan. Dari relasi di atas, porpol yg memiliki kader dengan talenta kepemimpin dan kemewahan personalitas harus direspon konstruktif-positif.
Jika figur yang diidolakan masyarakat itu diabaikan, parpol tersebut ke depan harus menerima resiko terburuk yakni, ditinggal pemilihnya. Konstituen, swing voter dan pemilih decided sangat ditentukan oleh figur.
"Ambil saja contoh, figur fenomenal yang dimiliki Jokowi menjadi magnitute dan berbanding lurus terhadap perolehan suara PDIP dalam pemilu 2019," pungkasnya.
Tak berlebihan jika penerusnya adalah Ganjar Pranowo - Erick Thohir disandingkan, ini akan menjadi penerus Jokowi ke depan dan perolehan suara PDIP pun akan meningkat tajam.
Pertanyaan kemudian, mengapa harus kader yg belum cenderung kalah?Mengapa PDIP figur Ganjar yg populer dilihat srbelah mata?
"Ada apa gerangan...ataukah ini tanda-tanda faksi-faksi bertikai atau awal rontoknya kekuasaan PDIP karena memaksakan kehendak dengan figur lain. Marilah kita dengar lagu fatwa pujangga dengan syair : "telah ku terima suratmu nan lalu," paparnya.