Baca Juga : Ketua Bamus Papua, Papua Barat juga Wakil Ketum Bara JP Frans Ansanay : Pemekaran Provinsi Papua Selatan Harus Mensejahterakan OAP
Lanjut Marinus dalam wall FBnya menyatakan "Sebagai anak keturunan Ondofi di Kampung Besum, Tanah Nimboran, Papua, saya merasa sedih dan ikut berdukacita yang mendalam atas kematian tragis Zuzter Ella. Kematiannya ditangan KTB di Kiwirok, Pegunungan Binatang Papua ini tidak bisa diterima secara apapun dan tidak dibenarkan."
Menurut Marinus "Sudah banyak tenaga medis atau tenaga kesehatan (Nakes) dibunuh oleh KTB di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Wamena, Nduga, Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang yang terakhir ini."
Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak boleh diam. Pemda harus bersikap. Jika Pemda diam, akan dianggap memihak para pelaku kejahatan ini, tegasnya.
Diduga Gubernur Papua dan elit politik daerah itu, dugaannya memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan emosional dengan beberapa KTB Papua. Mungkin juga (dugaan) KTB bertindak anarkis di lapangan karena atas perintah pejabat dan elit politik Papua.
Lanjut Marinus, pembunuhan sadis terhadap warga kampung kami Zuster Ella ini harus menjadi korban terakhir tenaga kesehatan di tanah Papua. Meskipun kita belum tahu nasib Ronald Sokoy karena masih dalam pencarian. Harapan kami, Pemda Papua dalam hal ini Gubernur Papua dan elit politik Papua harus satu suara menolak cara-cara kekerasan dan pembunuhan sadis dalam mencapai tujuan dan kepentingan.
Bahkan dalam kolom komentar FB Marinus Yaung, netizen bernama Alex Runggeary menyatakan Cita-cita Papua Merdeka Semakin Jauh. Atau bukan menebar simpati, malah menebar ketakutan bagi warga asli Papua. Pengecut dan tidak layak menyebut dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan dunia (PBB) akan mengecam tindakan KKB atau KTB yang membabi buta sasarannya.
Terkait pembunuhan sadis tersebut, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat Frans Ansanay ketika dihubungi nawacitapost, Kamis (16/9/2021) malam, mengecam tindakan KKB yang tidak bertanggungjawab dan tidak berperikemanusiaan. Cara apapun tidak dibenarkan. KKB ini membunuh seorang wanita yang berprofesi sebagai tenaga medis yang sangat dibutuhkan masyarakat di tanah Papua," tegasnya.
Solusi konkritnya, dalam mengatasi KKB dan menghindari jatuhnya korban nakes atau guru adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Lapago harus segara ada. Provinsi dari suku Lapago, Pegunungan Tengah harus ada. Tujuannya, supaya terlokalisir gerakan KKKB, dan pemerintahan Provinsi Baru itu, akan lebih fokus menangani masalah-masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastuktur sendiri, tegas Frans yang juga Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat juga Wakil Ketua Umum Bara JP, Frans Ansanay.
Bahkan, mungkin jika provinsi baru ini akan jauh lebih maju dari pada masih terpaut dengan provinsi induknya, Papua, jelasnya.
Frans mengharapkan Menteri Dalam Negeri harus memprioritaskan bakal Provinsi Lapago yang berdasarkan UU Otsus perubahan No 2 Tahun 2001 itu ada kata khusus, sehingga tidak salah jika didahulukan daripada Provinsi Papua Selatan yang hanya ada 4 kabupaten.
Kiranya Mendagri Tito bisa mambaca dan memahami dan dapat menindaklanjuti pesan dari anak bangsa Papua, yang mungkin lebih mengerti denyut nadi dan jeritan rakyat tanah Papua, khususnya rakyat yang ada di pegunungan tengah ini, pungkas Frans sambil mengucapkan turut berduka cita kepada suster Ella dan mengecam keras tindakan keji KKB.