Melalui video yang ditayangkan di You Tube di dalam Podcats Deddy Corbuzier, M Najih menyampaikan salah satu organisasi yang nyata’dipelihara oleh pemerintah sebelumnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Selain itu, dia mengungkapkan, HTI sejak kelahirannya pada 1952-1955 telah dilarang di negara Timur Tengah tapi di Indonesia dibiarkan bahkan diberi legalitas.
“Ini kesalahan pemerintahan masa lalu (era pemerintahan SBY) yang seharusnya dievaluasi oleh pemerintahan sekarang. Jangan sampai pemerintah saat ini melakukan hal yang sama,” kata M Najih dikutip dalam video You Tube Deddy Corbuzier, Kamis (24/6).
Dia menyebutkan tidak hanya memberikan izin legalitas. Pemerintah masa lalu juga telah memberikan fasilitas kelompok tersebut dalam acara mu’takmar khilafa HTI.
“Di Indonesia HTI itu diberi fasilitas oleh negara. Diberikan izin seperti mu’ktamar khilafah di GBK pada saat itu bahkan disiarkan utuh oleh TVRI yang sebenarnya itu dibiayai oleh APBN.” Ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pertumbuhan kelompok radikal sejalan dengan prgamatisme politik pemerintah seperti yang terjadi di Mesir. Di mana pemerintah yang berkuasa menggunakan kelompok radikal sebagai kekuatan politik dan merugikan masyarakat jangka panjang.
“Merangkul karena dia membutuhkan dukungan politik. Untuk kepentingan jangka pendek dan rugi jangka panjang. Akhirnya dia mati sendiri di tangan mereka dibunuh oleh mereka,” ucapnya.@NAWACITAPOST1