Jakarta,NAWACITAPOST - Pengamat Politik Wempi Hadir menilai dinasti politik dalam demokrasi tentu sangat tidak kompatibel. Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang mana memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi siapa saja untuk menduduki sebuah jabatan politik.
Wemphy mengungkapkan, ada dampak negatif bagi partai yang menggunakan pendekatan dinasti dalam pengelolaan partai.
"Jika partai yang dibangun tidak mempunyai landasan yang kuat, maka tentunya partai tersebut lambat laun akan meredup dan bisa tenggelam diantara partai yang lain," kata Wempi kepada NAWACITAPOST.COM, Sabtu (29/5/2021).
Wempi menilai bahwa ada partai dengan menggunakan pendekatan dinasti tetap langgeng. Tetapi dinasti dalam hal ini adalah kepengurusan partai. Sementara jabatan publik tetap dibuka seluas-luasnya.
"Misalnya PDI Perjuangan, walaupun Ibu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan, dia tetap memberikan ruang demokratis terhadap jabatan publik seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan pilpres 2014 serta 2019 yang mengusung Pak Jokowi sebagai capres. Contoh baik seperti ini seharusnya bisa menjadi rujukan bagi partai yang lainnya," kata Wemphi
Sementara itu,Partai Demokrat sendiri sebagai partai yang lahir pasca orde baru, tentu sedang mencari bentuk. Sebenarnya pada awalnya partai ini membuka ruang kepada publik untuk menjadi ketua umum Demokrat, tanpa harus terpaku terhadap figur SBY atau keluarganya. Namun turbulensi politik di tubuh Demokrat yang mana Anas Urbaningrum sebagai ketua Umum Demokrat saat itu divonis terlibat dalam kasus korupsi. Dengan demikian kursi ketua umum kosong dan harus diganti.
Kemudian munculnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pengganti Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD terlihat publik bahwa SBY ingin menghadirkan dinasti politik di Partai Demokrat. Hal ini terlihat jelas bahwa timbulnya konflik internal PD hingga saat ini terkesan SBY tidak memikirkan kader-kader untuk memimpin Partai Demokrat.