Jakarta, NAWACITAPOST - Jokowi di periode kedua jabatannya (2019 -2024) sebagai Presiden menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Apa sebab? Ternyata dilembaga yang dibiayai APBN, sebut saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan anggaran 1 triliun rupiah per tahun terjadi kemunduran wawasan kebangsaan dan terganggungnya marwah institusi.
Baca Juga : Abdullah Hehamahua Pernah Dipenjara, Punya Tabiat Melawan Pemerintah Dan Menolak Pancasila
SEPERTI diungkapkan Peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW) Neta S Pane dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, 10 September 2019 di KPK terjadi kerusakan wawasan kebangsaan. Neta menyebut ada dua kelompok di era kepemimpinan Abraham Samad (2011 -2015) ; Kelompok Taliban (Novel Baswedan Cs) dan kelompok Polisi India (Polri dan Kejaksaan). Yang mendominasi KPK adalah kelompok Taliban.
Baca Juga : Lindungi Koruptor Donatur HTI dan FPI? Novel Baswedan Ngotot Tetap di KPK
AKIBATNYA era Kepimpinan Agus Rahardjo (2015 -2019) tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga marwah institusi anti rasuah.
Kembali ke kelompok Taliban yang superior. Pembuatnya Samad dan Bambang Widjojanto, dengan pencuci otaknya berhaluan menolak Pancasila, Abdullah Hehamahua. Melalui Samad dan Bambang, Novel mampu menterjemahkan orderan tangkapan para koruptor yang bisa dijeratnya sesuai pesanan.
Bahkan Fahri Hamzah saat sebagai Wakil Ketua DPR RI (2014 -2019), KPK di era Samad banyak skandal terjadi. Seperti, kasus korupsi yang ada yang didiamkan, dan diteruskan, ada diintip dan dibiarkan.
Samad, Bambang dan Hehamahua adalah trio yang tidak suka institusi kepolisian. Dan diucapkannya ketika Novel Baswedan berhenti dari Kepolisian. Trio ini lebih suka merekrut penyidik dari umum. Penyidik umum di KPK ini bisa diduga cikal bakal bertambah suburnya bibit-bibit radikalis yang intoleren.
Hal lainnya, menurut Penggiat Media Sosial Denny Siregar, Novel Baswedan adalah didikan Hehamahua dengan menghembuskan paham Talibannya.
Buktinya, saat trio tak berada di KPK, pengaruh dan pembinaan KPK masih terjadi, yaitu melalui wadah pegawai KPK yang pro Taliban. Itu ditiupkan dengan gencar dan masifnya.
Perlahan dan pasti melalui Pansel KPK yang dipimpin Yenti Garnasih, penjaringan bakal calon anggota Komisioner KPK-RI periode 2019 – 2023, melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) dalam tim penjaringan, sebelum nama-nama diserahkan kepada Komisi III DPR-RI. Pelibatan lembaga itu atas rekomendasi Presiden Jokowi.
Kini trio perusak KPK itu, tak punya pengaruh lagi melalui wadah pegawai KPK. Pasalnya, Novel Baswedan sudah bukan penyidik KPK. Nampaknya, perlawanan akan dilakukan oleh Novel dengan menggandeng eks trio KPK itu. Mereka harus mampu memberi alasan kuat di Mahkamah Konstitusi atau mungkin di Pengadilan terkait Novel tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Yang jelas, Jokowi telah membuat langkah bagus dan baik dalam membersihkan sarang taliban di wadah pegawai KPK dengan melibatkan BNPT, BAIS, BIN, dan BKN yang diaktualisasikan dalam TWK kepada pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN.