Baca Juga : Tak Lolos Tes Pegawai KPK, Novel Baswedan Tak Paham Wawasan Kebangsaan
MUNGKIN bagi sebagian orang, apalagi kelompok LSM (tidak semuanya) pemasangan foto orang nomor satu dan dua di bumi pertiwi ini, bisa diartikan bermacam-macam. Jika yang anti pemerintah, bahwa KPK lembaga ekstra ordinary sudah tunduk atau ditundukan oleh pemerintah. Dan nynyiran lainnya.
Namun bagi yang pro atau netral pemasangan foto Jokowi dan Maruf Amin, tidak dalam artian kewenangan KPK harus sejalan dengan pemerintah, khususnya konteks korupsi. Sebab, terbentuknya KPK, salah satunya mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini yang sudah merasuk selama 32 tahun lebih. Selama ini Presiden Jokowi tak pernah ikut campur atau intervensi, termasuk penangkapan dua menteri dari koalisi parti pemerintah.
Lalu, ada yang mengatakan dibentuknya KPK, korupsi para pejabat dari tingkat pemerintah daerah sampai Menteri masih terjadi dan berlangsung. Pertanyaan lanjutannya, gimana kalau tidak ada KPK? Jawabnya, bisa semakin membesar tingkat korupsinya?
Kembali ke soal pemasangan foto. Kabarnya, dikaitkan dengan alis statusnya pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri. Semacam bentuk penghargaan, menurut sebagian netizen tidak juga seperti itu.
Pemasangan foto Presiden dan Wapres sekali lagi hanya bentuk penghormatan saja. Tak lebih dati itu. Ada yang bertanya lagi, karena Ketua KPK-nya Firly Bahuri, mantan pentinggi kepolisian. Sah-sah saja, dan tidak menyalahi, apalagi sampai melanggar aturan.
Nah, ini yang menarik dan perlu dicermati. Menurut Menteri PAN RB, Tjahjo Kumulo, setiap bulan ada puluhan ASN terpapar radikalisme yang bisa berujung pada terorisme. Lalu, apa hubungannya dengan pemasangan foto di KPK? Masih ingat, kejadian digital pada pertengahan Maret 2014 di Car Free Day, sepanjang jalan MH Thamrin - Sudirman berkibar puluhan bendera ISIS, tak ada pelarangan malah senagaja dibiarkan, saat itu Jokowi belum jadi Presiden.
Terkait ASN dan pewagai BUMN yang terpapar radikalisme, salah satu dugaanya tak mau menghormati pemimpin bangsanya yang berkuasa. Sebab, tujuan mereka hanya mendirikan negeri khilafah, sehingga muncuk pemimpin khilafah juga. Itu yang perlu kita renungkan dan gumuli.
Nampaknya itu sepele, dan biasa-biasa saja. Tapi, ingat dari yang sepele itu, paham khilafah bisa membangun kekuatan.
Meminjam, kalimat penggiat media sosial, Ade Armando, yang berkata jika ada seseorang atau sekelompok yang mempersoalkan pemasangan foto di KPK dengan nyinyiran, biarkan saja.
Sekali lagi, tak perlu kita risaukan dan khawatirkan pemasangan foto presiden dan wapres di KPK dalam konferensi pers. Sebab, kita jadi tahu bahwa dengan melihat foto, bahwa Presiden kita saat ini (2019 -2024) Jokowi dan Maruf Amin, bukan pemimpin dari taliban dan khilafah.