politik

Jika KLB Demokrat Disahkan Kemenkumham, Ikrar Setianya Ke Moeldoko

Selasa, 16 Maret 2021 | 14:43 WIB
Jakarta, NAWACITAPOSTUsai Nama Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demorkat di KLB Deli Serdang.  Saat pembacaan namanya, Moeldoko masih melaksanakan Sholat Jumat di Jakarta. Malamnya Panglima TNI  era SBY, tiba di KLB Deli Serdang.

Baca Juga : Trias Kuncahyono : SBY Bajak Demokrasi Dengan Mendirikan Kerajaan Bebentuk Partai Demokrat




PIDATO politik pertama versi KLB Demokrat terucap, “partai ini (demokrat) harus terbuka dan modern sebagai partai yang nasionalis religius, dan pemimpin itu harus menguatkan bawahan bukan mengecilkannya,” begitulah ungkapannya yang disampaikan di arena KLB.

Pidato politik Moeldoko di KLB, ternyata membuat gerah dan kesal atau bisa dikatakan kebakaran jengggot. SBY pun berkata turun gunung. Maklum yang dihadapi adalah mantan Jenderal Bintang 4.  Apalagi jika KLB Deli Serdang disahkan Kemenkumham, maka tak bisa dipungkiri banyak kader demokrat yang diparlemen senayan dan daerah beralih ke kubu  Moeldoko.

Turun gunungnya SBY dari ‘Kerajaan Partai Demokrat’ (baca : Trias Kuncahyono : SBY Bajak Demokrasi Dengan Mendirikan Kerajaan Berbentuk Partai)  rupanya itu tak mempan alias tak manjur  menggoyang kubu KLB. Atas perintah SBY juga Road Show dijalankan AHY bertemu Kemnkumham, KPU  dan Menkopolhukam.  Tak cukup sampai disitu, senator Jimly Asshiddiqie ditemui, paling anyar ketemu JK.

Ternyata modal  itu belum cukup. SBY perintahkan lagi kepada anak bungsunya, Ibas  untuk laksanakan ikrar setia kepada AHY yang juga kakak kandung Ibas. Sebanyaki 53 dari 56 anggota DPR dari demokrat dipaksa setia kepada AHY.

Jika ditilik lebih dalam, perintah SBY kepada Ibas, menyiratkan bahwa sebenarnya SBY tak percaya kepada adik dari AHY. Apa pasal? Karena AHY dan Ibas adalah anak kandung SBY, lalu Ibas disuruh pimpin ikrar setia kepada AHY berarti disini dugaannya benar, bahwa di politik itu tidak ada saudara kandung termasuk kakak - adik, ayah - anak, yang ada hanya kepentingan.

Atau bisa juga bahwa, 53 orang dari 56 anggota DPR dari Demokrat yang berikrar itu secara fisik dijemur dipanas terik matahari, tapi hati nuraninya bisa memilih, mana kubu berbentuk kerajaan dan kubu non kerajaan. Di kerajaan, sampai kapanpun seorang kader tak bisa jadi Ketua Umum partai, sementara non kerajaan seseorang bisa menjadi pimpinan utama partai sangat dimungkinkan dan terbuka.

Terkini

Musancab PDIP, Target Kembalikan 15 Kursi Dewan

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:39 WIB