Baca Juga : Pasca KLB Demokrat, AHY Temui JK, Selanjutnya Cendana (Orde Baru)
MENURUT Trias Kuncahyono Wartawan Senior yang kerap menulis desk politik, bahwa kisruh Demokrat bukan barang baru. Tidak ada yang istimewa. Maka aneh saja menurut saya jika menyeret-nyeret Jokowi dalam hal ini. Keputusan Jokowi untuk diam sudah tepat. Sebab jika ia mengambil tindakan apapun, akan merugikan salah satu kubu.
Misalnya ia memecat Moeldoko, tentu AHY yang diuntungkan. Atau Jokowi menanggapi ocehan AHY, tentu akan dianggap membela Moeldoko. Intinya, apapun yang dilakukan Jokowi akan salah.
Yang menarik di sini bukan hanya sikap paranoia geng AHY, yang menembak ke mana-mana, tapi juga komentar publik. Mereka yang menganggap Moeldoko bersalah.
Namun banyak yang tidak melihat kasus ini secara adil. Bahwa faktanya kongres tahun 2020 yang dilakukan SBY itu mengkhianati demokrasi. Ia telah menjadikan partai politik sebagai milik pribadi. Hal itu bisa dilihat dari AD/ART partai yang memuluskan jalan trah SBY.
Pertama dengan menjadikan anaknya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian menjadikan dirinya sebagai Ketua Majelis Tinggi yang berkuasa penuh. Ada satu catatan lagi, SBY sengaja membatasi hanya keluarganya yang bisa mengisi pucuk jabatan.
Sebab Ketua Umum hanya bisa ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi. Itu artinya, selama SBY hidup, ia akan menempati posisinya, lalu anaknya, anak dari anaknya, anak dari anak dari anaknya.
SBY dengan sengaja telah membajak demokrasi dengan mendirikan kerajaan bebentuk partai.
Ini tentu tidak dibenarkan, sebab partai mendapatkan anggaran dari negara. Duit rakyat mereka caplok, tapi berbuat semaunya. Ditambah lagi jika ada kader partai yang jadi pejabat. Semakin banyak uang negara yang dikeruk.
Oleh sebab itu, partai harus demokratis. Tidak boleh diwariskan pada keluarga. Sedangkan AD/ART Demokrat yang lama itu amoral, bejat dan menyalahi demokrasi. Ini bahaya.