Jakarta, NAWACITAPOST –Pembentukan Kepulauan Nias (Kepni) menjadi sebuah provinsi (baca : Syarat terbentuknya minimal ada 5 Daerah Tingkat II) sudah terpenuhi. Melalui Forum Kepala Daerah (Forkada) Tingkat II dan didukung DPP Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) dibentuklah Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPPPKN).
Adanya pandangan beberapa orang yang mensiyanyalir HIMNI tidak mendukung sepenuh hati tentang pembentukan provinsi Kepni, adalah tidak berdasar. Kegiatan yang dimuat dalam grup whatsApp didapatkan data, bahkan sejak 2011 DPP HIMNI telah melaksanakan seminar mengenai pembentukan Provinsi Kepni untuk pertama kali.
Hal tersebut sebagai penguatan pembentukan provinsi Kepni, para pakar berbagai bidang pun diundang. Nampaknya itu menjadi agenda utama Munas DPP HIMNI 4 tahun sekali, yaitu suara Kepni menjadi Provinsi tetap digelorakan. Agenda utama itu terhenti, ketika Kepni sah menjadi Provinsi yang ke 35, 36, atau setelah angka itu.
-
Enam tahun kemudian, tepatnya dalam Musda DPD HIMNI Sumut 2017 melakukan hal sama (seminar), penguatan kembali dilakukan dalam konteks perjuangan provinsi Kepni.
Kajian secara berkala pun terus digalakan, lebih tepatnya saat Munas dan Rakernas.
Selain di Munas HIMNI, deretan penguatan lainnya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) DPP HIMNI 2018, bertema serupa yaitu terbentuknya Kepni sebagai Daerah Tingkat I. Rakor itu menghasilkan piagam HIMNI, poinnya tetap sama Kepni sebagai Provinsi harus terwujud.
-
Bahkan, piagam itu menjadi bekal utama bahwa Rakor itu benar terjadi dan menghasilkan kesepakatan yang mengikat kepada segenap elemen anak bangsa, dalam hal ini putra dan putri Kepni selalu bernada sama, ke arah terbentuknya provinsi Kepni.
Bahkan, suara Komisi II DPR RI sat itu telah membahas Kepni sebagai provinsi, tapi ketuk palu sidang terhormat belum berbunyi nyaring secara UU.
Namun, langkah tersebut tak menyurutkan BPPPKN. Bulan Januari 2021 kelompok kecil elit lembaga yang dibentuk Forkada dan DPP HIMNI beraudiensi (bertemu) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti.
Terkait hal itu, Sekretaris DPD HIMNI Kalimantan Barat (Kalbar), Pdt. Ary Mendrofa S.Th, sebagai Putra asal Kepni yang merantau dan berkiprah di bumi katulistiwa, Kalimantan Barat, mengapresiasi, apa yang sedang dan sudah dikerjakan BPPPKN.
Sebagai organisasi yang dibentuk Forkada dengan dukungan DPP HIMNI, BPPPKN tentu punya rencana kerja dan target. Target yang dicapai itu menuju pada proses selesainya periode kepengurusan, sudah tentu dalam mekanismenya ada pertanggungjawaban, perihal apa yang sudah dikerjakan dan dana anggaran yang digunakan dari APBD.
Peran HIMNI sebagai Ormas Nias di tingkat Nasional sudah jelas dan pasti mendukung 100 persen (baca : terbentuknya Provinsi Kepni), meskipun tidak bersama-sama untuk melakukan sesuatu seperti audiensi atau pertemuan, apalagi dengan adanya protokol kesehatan dan pembatasan tertentu saat ini.
Moto HIMNI “ Bersatu Kita Bisa" dalam hal ini dimaknai sebagai strategi berjuang dalam politik dengan melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai kapasitas dan kemampuan dalam cara, waktu dan tempat yang berbeda-beda, tapi prinsip yang penting adalah tujuan dan targetnya sama yakni terbentuknya Provinsi Kepni, pungkas Pdt. Ary dalam perbincangan melalui WhatsApp kepada nawacitapost belum lama berselang,