Surabaya NAWACITAPOST - Dugaan politisasi Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pilkada Surabaya 2020 yang disangkakan oleh Lembaga SCWI (Surabaya Coruption Watch Indonesia) mulai terkuak kebenarannya.
Terbukti, Nindi ketua kordinator kota (Korkot) jelas-jelas sengaja mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 1 Eri-Armuji melalui Whatsapp STATUS-nya.
Ketidaknetralan Koordinator PKH Kota (Korkot) Surabaya dalam pilwali surabaya 2020 disampaikan oleh salah satu Pendamping PKH yang tak mau tersebut namanya.
Ia menilai hal ini sudah menyalahi kode etik dari seorang pendamping PKH. Pelanggaran ini juga sangat fatal, dengan menggunakan program yang anggaranya bersumber kemensos dan sesuai intruksi dari Presiden RI untuk program keluarga harapan untuk kampanye untuk memenangkan kontestasi pilwali surabaya 2020.
" Ini sudah menyalagunakan program dan sesuai aturan itu kan tidak boleh," jelasnya.
Ia juga berharap segera ada tindakan tegas dari pemerintah kota untuk menindaklanjuti masalah ini, " Mendukung boleh asal jangan pakai program pemerintah," tegasnya
Kita ketahui, ada dua orang Koordinator PKH Kota (Korkot) Surabaya, yakni atas nama Nindi dan Sasa. Sampai berita ini diangkat, keduanya belum bisa dihubungi.
Sebelumnya, Juli - Agustus kemarin ramai jadi bahan perbincangan bahwa Beredar surat dari DPP PDIP yang menginstruksikan DPC agar mengikuti seleksi rekrutmen Koordinator Kota/Kabupaten (Korkab/Korkot) Program Keluarga Harapan (PKH).
Surat berkop PDIP, bernomor: 1684/IN/DPP/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020 itu saat ini beredar di masyarakat, ditandatangani oleh Ketua DPP Nusyirwan Soejono dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Padahal di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan koordinator bantuan sosial (bansos) tidak boleh berstatus kader partai. Ini ia nyatakan untuk merespons surat instruksi dari DPP PDIP, partai di mana ia terdaftar sebagai kader. (BNW)