Politisi PDI, Kapitra Ampera Dorong Dan Dukung PPJNA 98 Polisikan Gatot Nurmantyo
Soal Pilkada 2020 ditunda. KAMI selalu mengekor di dua organisasi keumatan terbesar di Indonesia, NU dan Muhamadiyah. Simpatinya yang didapat selalu dari yang bekas dua organisasi umat tersebut. Tanpa kajian apalagi solusi yang ditawarkan. KAMI langsung berkomentar harus ditunda Pilkada ini. Padahal di KAMI ada sederet ahli yang mengerti tentang Pilkada. Tentu ahli dari KAMI akhir dan kesimpulannya harus berseberangan dengan pendapat pemerintah. Itulah doktrin atau semacam aturan yang dibuat dari Gerpol malu-malu ini.
Pandemi pun bisa dijadikan alat bantu menyerang Jokowi. Mengganggu Jokowi dan pemerintahannya lebih mudah disuarakan KAMI, ketimbang solusi yang ditawarkan. Baginya, solusi itu miliknya. Pemerintah Jokowi patut dan layak disalahkan. Mereka mungkin sudah gandrung membenci dan menyalahkan kepada ayah dari Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, Kaeasang Pangerap.
Maklum, mereka itu menurut facebook sahabat Adian Napitupulu adalah para mantan yang dipecat sebelum waktunya. Tepatnya menjadi penghuni barisan sakit.
Bahkan pernyataan kakek dari Jan Ethes, Sedah Mirah Nasution, La Lembah Manah, dan Panembahan Al Nahyan Nasution tentang keselamatan diutamakan pada Pilkada ini. Sengaja dipelintir dan menjadi trending topik atau viral di gerpol ini. Dentuman kata keselamatan itu digunakan untuk menyerang pemerintah. Bukan dijadikan diskusi atau kajian, apalagi solusi bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Padahal Gerpol ini juga contoh yang tidak baik. Kerumunan massa tentang deklarasi KAMi pada 18 Agustus 2020 dilakukan dengan berdempetan. Jaga jarak tak dihiraukan. Deklarasi di Solo, Magelang dan mungkin daerah lainnya tak menerapkan protokol kesehatan. Karena kesehatan mereka mungkin sudah terganggu.
Anehnya satu bulan lebih 6 hari, pasca deklarasi KAMI, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan membuat maklumat kontroversial perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ditolak kepala daerah penyangga diterpanya. Konsultasi dengan Pemerintah pusat dilakukan secara terpaksa.
Konon kabarnya. PSBB juga atas ‘intruksi’ KAMI. Benar tidaknya, saat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan mengumumkan pemberlakuan PSBB. Orang-orang KAMI tiarap dan tidak ada kegiatan yang dilakukan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Sepertinya ada sambungan yang dibangun dengan rapih antara pengumuman PSBB dari Anies dengan diamnya KAMI.
Gerakan ini pantas disebut hamil dengan kejahatan, mengandung kelaliman, akhirnya melahirkan dusta dalam banyak hal.