Keempat, kandidat yang memiliki sumber daya dan kemampuan melakukan konsolidasi politik. Mereka berpotensi lebih mudah menjangkau elite pengambil keputusan dibandingkan figur yang hanya mengandalkan popularitas.
Namun, keuntungan tersebut bukan berarti otomatis terjadi praktik transaksi politik. Justru mekanisme pemilihan harus dirancang dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat agar tidak berubah menjadi arena negosiasi kepentingan pribadi.
50 ANGGOTA DPRD: MANDAT LIMA TAHUN, KEKUASAAN LEBIH STRATEGIS?
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting.
Jika pemilu lokal berikutnya diarahkan ke 2031, nasib anggota DPRD hasil Pemilu 2024 menjadi pekerjaan rumah besar bagi pembentuk undang-undang.
Apabila masa jabatan mereka disesuaikan melalui ketentuan transisi yang sah, konfigurasi politik hasil Pemilu 2024 berpotensi bertahan lebih lama.
Bayangkan apabila pada saat yang sama Pilkada juga dipilih melalui DPRD. Maka, 50 anggota DPRD Surabaya tidak hanya berperan menentukan kebijakan dan anggaran, tetapi juga berpotensi menentukan siapa yang akan memimpin kota berikutnya.
Kekuasaan legislatif dan pengaruh terhadap pemilihan eksekutif akan bertemu dalam satu ruang politik.
Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi demokrasi. Apakah masyarakat masih memiliki ruang yang cukup untuk mengontrol keputusan para wakilnya? Bagaimana memastikan pilihan kepala daerah tidak semata-mata menjadi kesepakatan elite?
Jangan sampai perubahan sistem pemilu justru membuat masyarakat semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan.
REDAKSI: JANGAN SAMPAI WALI KOTA HANYA MENJADI PRODUK KESEPAKATAN ELITE
Redaksi Nawacitapost memandang Putusan MK 135 sebagai momentum pembenahan sistem pemilu. Namun, pemisahan pemilu nasional dan lokal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak politik masyarakat.
Alasan efisiensi biaya penyelenggaraan dan pencegahan politik uang memang penting. Tetapi apakah solusinya harus dengan mengalihkan hak memilih dari jutaan warga kepada puluhan anggota DPRD?
Jika masalahnya politik uang, penegakan hukum harus diperkuat. Jika masalahnya biaya politik, transparansi pendanaan partai dan pencalonan harus diperbaiki. Jika masalahnya kualitas pemimpin, kaderisasi dan pendidikan politik harus dibenahi.
Mengubah mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan politik uang. Potensi transaksi justru bisa berpindah ke ruang yang lebih sempit dan lebih sulit diawasi masyarakat.