politik

Awas! Melalui Anies, KAMI Manfaatkan PSBB

Senin, 14 September 2020 | 16:12 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST- Pasca digantinya Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sejak saat itu dirinya selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi. Peraturan yang dibuatnya selalu menabarak  Peraturan Pemerintah Pusat. Tak ada koordinasi dengan Istana Negara kerap dilakukan Gubernur ini.  Penerapan Sosial Berskala Besar  (PSBB) Total contoh nyatanya.

Baca Juga : Maklumat KAMI Merupakan Tindakan Kudeta, Begini Argumentasi Kapitra Ampera


Ditolak sama Kepala daerah penyangga Jakarta. Karena keputusan yang Anies buat tidak berkoordinasi dengan pemerintah Pusat. Membuat Anies menyerah juga. Istana pun dilibatkan. Dari PSBB Total menjadi yang lebih diterima berbagai kalangan, termasuk  Bursa Efek Indonesia yang biasa mengeluarkan IHSG .

Rasanya betul apa yang disampaikan berbagai kalangan, bahwa ayah dari Mutiara Anissa ini hanya pandai bicara untuk dirinya sendiri, bekerja tidak bisa.

Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta nomor 88, seperti memakai masker, berkerumun tidak boleh lebih dari 5 orang, ganjil genap ditiadakan, perkantoran hanya 25 persen pegawainya itupun hanya bidang kesehatan dan makanan sembako.

Kabar beredar bahwa dikalangan akltivis bahwa PSBB total versi Anies yang konon katanya atas desakan dan permintaan kelompok KAMI. Dengan maksud  menciptakan instabilitas politik. Tujuannya menggulingkan Jokowi.

Untung saja Aroma PSBB berbau kudeta dari KAMI rontok dan mentok di tangan Istana. Tak berkutik, dan tak terpakai. Hanya kata PSBB saja yang dipakai. Maksud hati memanfaatkan Anies, ternyata agenda KAMI pun kandas. Macan ompong, aumannya hanya yang terdengar, taringnya sudah rontok dengan ulah mereka sendiri.

Ferdinand Hutahean politisi Demokrat melalui akun twiternya, Senin 14 Sepetember 2020,  sampai tak percaya alasan soal  PSBB total ini untuk menyelamatkan nyawa warga Jakarta.

Andai benar, tambah Ferdinand tujuannya untuk menyelamatkan warga, maka (seharusnya)  demo-demo, kerumunan politik, dan kerumunan sosail tidak diijinkan sejak dulu. Contoh nyata, demo UU Penolakan HIP bulan Juli  2020, dan Deklarasi KAMI, 16 Agustus 2020.

Ini sama saja, warga  ditenggelamin ke laut, terus dia ( Anies) datang nolongin (menolong) warganya, biar tak tenggelam, ujar Ferdinand.

Harapan dan maksud KAMI melalui Anies untung saja tak terlaksana. Mereka begitu tega  situasi pandemi saja dimanfaatkan merongrong atau meminjam  kata Neta S Pane pengamat IPW, bahwa  KAMI ingin mengkudeta  Jokowi akhirnya Gagal Total, karena KAMI itu salah satu deklaratornya adalah Gatot.

Tags

Terkini

Musancab PDIP, Target Kembalikan 15 Kursi Dewan

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:39 WIB