Baca Juga : Kapitra Ampera : KAMI Kelompok Sakit Hati yang Tidak Punya Kekuasaan
Mengajak masyarakat sudah tak berhasil. Yang terjadi malah spanduk bernada caci maki semakin bertebaran di sepanjang jalan. Belum lagi medsos pun mengecam dan menyerang tindakan koalisi ini yang katanya menyelamatkan Indonesia. Ternyata para deklarator ini pernah dipecat oleh institusinya .
Seperti yang dilakukan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) lintas angkatan yang menamakan dirinya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) untuk mencopopt Din Syamsuddin sebagai keanggotaan MWA ITB. Pengusulan pencopotan dari GAR sudah lama ( bukan karena deklarasi KAMI) ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua MWA ITB.
Para alumni ITB - GAR ini menilai Din Syamsuddin sering mengkritik pemerintah Joko Widodo dan melanggar statuta ITB, sehingga layak dicopot. Padahal, dalam statuta ITB disebutkan hubungan eksternal dengan pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, dan komunitas harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan.
Bahkan selama satu tahun terakhir, ada sejumlah pernyataan kritikan Din kepada pemerintah yang disorot oleh para alumni.
Pertama, pernyataan Din pada 29 Juni 2019 yang menyebut adanya rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan konfrontatif ini dilontarkannya pada saat yang bersangkutan sendiri belum sampai dua bulan menyandang statusnya sebagai anggota MWA ITB, demikian tertulis dalam surat.
Kedua, pernyataan Din dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute di Youtube pada 1 Juni lalu bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19.
Alumni menilai, dalam paparannya, Din telah melontarkan prasangka buruk terhadap pemerintah, menuduh pemerintah Indonesia otoriter dan represif, menuduh Presiden Joko Widodo membangun sistem kediktatoran konstitusional.
Ketiga, Din dianggap secara konsisten selalu mengambil sikap konfrontatif terhadap pemerintah.
Alumni menuding Din tak segan selalu menyerang pemerintahan Jokowi dengan tuduhan-tuduhan negatif yang dianggap tak cukup memiliki validitas.
Din Syamsuddin juga dianggap memiliki tendensi untuk mudah melontarkan pernyataan agitatif kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, cenderung berkarakter radikal, dan ditengarai memiliki antipati tertentu terhadap figur Presiden Jokowi.
Din Syamsuddin yang dikonfirmasi tidak bersedia menanggapi tuntutan para alumni ITB agar mundur darikeanggotaan WMA. “Maaf, saya tidak ada waktu untuk menanggapi,” ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, seperti ditulis Tempo, Sabtu, 27 Juni 2020.
Gatot Nurmantyo dipensiunkan dari jabatan sebagai panglima TNI sebelum waktunya. Bisa disebut Jenderal aktif yang tak punya jabatan. Dan dia menunggu waktu pensiun tibanya tanpa menyandang status sebagai panglima.
Sempat mengajak Jokowi untuk menonton film dokumentar Gerakan 30 September PKI. Film ini saat orde baru (Orba) wajib diputar oleh TVRI dan TV Swasta. Sempat berseberangan dengan Polri karena kasus senjata yang katanya tidak ada dokumen resmi darinya. Pokoknya kerap menimbulkan kegaduhan dan berseberangan dengan lembaga pemerintah yang ada.
Rocky Gerung dan Sri Bintang Pamungkas dipecat dari dosen UI. Bahkan dulu begitu getol mengecam dan membenci Orba. Saat ini malah mesra dengan keluarga cendana yang adalah dedengkot orba. Refly Harun dipecat dari komisaris BUMN. Begitu dipecat sifat aslinya sebagai akademis yang jujur dan berintegritas mulai memudar dan luntur.
Said Didu dipecat sebagai komisaris BUMN (Bukit Asam). Baginya pemerintah melakukan hal postif menurutnya negatif. Jadi tidak ada yang baik dari pemerintahan Jokowi. Titiek Soharto di cerai dari Prabowo Subianto. Bahkan ketika bergabung dengan Partai Berkarya besutan adiknya -Tommy Soeharto-, malah terdepak dari partai ini mengikutu sang adik yang resmi dipecat dari partainya.
Amien Rais mengaku tokoh reformasi yang justru merobek-robek demokrasi, Dipecat dari Partai (PAN) yang didirikannya. Dipecat oleh besannya sendiri. Anaknya bernama Mumtaz Rais kerap menimbulkan bermasalah. Viralnya memakai HP dipesawat dan ditegur oleh wakil ketua KPK tak terima. Menimbulkan pertanyaanya bahwa sifat ayahnya yang selalu bersebarangan dengan pemerintah menghinggapi anaknya.
Jadi pada dasarnya deklarator KAMI ini bisa disebut kelompok yang tidak murni memperjuangkan keselamatan Indonesia. Lebih tepatnya disebut kelompok oportunis yang haus kekuasaan. Jika kepentingannya terganggu dan mereka tidak diberi tempat yang layak oleh pemerintah, mereka akan selalu mengganggu dan merongrong pemerintah.