Baca Juga : Ulang Tahun Jokowi, Gayus Lumbuun Salut pada Jokowi, Sebagian Besar Saham Freeport Jadi Milik RI
Kebebasan berpendapat hanya milik penguasa, dan setiap yang vokal diberangus, mimbar diskusi dan seminar akademis terhadap penguasa di kebiri dan tak diizinkan.
Pengambilan keputusan dengan voting dan hujan interupsi sesuatu yang tabu, serta harus dihindarkan kalau perlu ditiadakan, karena bertentangan dengan pancasila.
KKN merajalela, bahkan bisnis tertentu dikuasai oleh keluarga cendana dan kroninya,
Rakyat kecil menjadi konsumen Perjudian SDSB yang dilegalkan penguasa.
Pemilu jurdil hanya slogan belaka bahkan bisa lips service saja. Buktinya PNS wajib memilih Golkar. Pelanggaran HAM menjadi hal biasa, sebut saja penembakan misterius.