Jakarta, Nawacitapost - Menteri LHK menyampaikan rencana kebijakan pemotongan anggaran KLHK di beberapa sub bagian untuk membantu Pemerintah dalam penanganan wabah virus Covid-19, dianggap kurang tepat oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin dari F PDI Perjuangan ketika menilai rencana kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada APBN 2020 yang diajukan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri LHK beserta jajarannya secara virtual, Rabu (15/4), Men LHK diminta pengecekan ulang terhadap besaran potongan anggaran di masing-masing sub bagian itu, dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak yang bisa ditimbulkan dari besaran potongan anggaran yang diajukan oleh Menteri LHK.

“Saya minta tolong dicek kembali sebelum nanti ada persetujuan anggaran yang akan disepakati bersama,” terang Sudin pada raker yang digelar secara virtual itu.

Menurut Sudin, seharusnya ada beberapa hal jangan terlalu  besar (potongan anggarannya). Misalnya inspektorat, ini sangat penting sekali.

“Karena kita lihat dari pagu anggaran keseluruhan yang Rp6 triliun, kalau pengawasnya cuma dapat Rp66 miliar, bagaimana untuk biaya perjalanan dan lain-lainnya," ucap Sudin dalam Raker itu.

Sudin pun menjelaskan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan anggarannya dipotong sampai dengan Rp88 miliar, berarti hampir 20 persen. Sementara terkait penegakan hukum, pada saat ini orang akan berbuat  kejahatan lingkungan maupun penebangan liar, penyerobotan lahan juga akan merajalela, karena biaya (penegakan hukum) nya cukup besar dipangkas.

“Seperti kesepakatan awal, seharusnya anggaran itu dipangkas kurang lebih sebanyak 10 persen," tandasnya.

Belum lagi pemotongan anggaran pada Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun kata politisi PDI Perjuangan. Ia pun menegaskan saat ini, limbah medis menjadi yang paling banyak. Seperti masker dan juga alat rapid tes yang tentunya otomatis menjadi limbah yang sangat berbahaya.

“Saya meminta agar hal ini diperhatikan. Termasuk juga anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG), dari Rp312 miliar, dipotongnya Rp79 miliar. Kita pikirkan tidak lama lagi akan musim kemarau. Saya perhatikan BRG untuk pembuatan sekat kanal dan lain-lain ini dipotongnya cukup besar sekali. Sementara kalau kita lihat (anggaran) Kesetjenan, dari Rp592 miliar dipotongnya hanya Rp40 miliar,” tandas politisi asal dapil Lampung I.