Jakarta, Nawacitapost - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai, Pemerintah tidak harus terburu-buru menerbitkan surat utang global atau global bond dengan tenor yang sangat panjang. Ia prihatin jika generasi penerus Indonesia harus menanggung utang negara bertenor 10, 30, sampai 50 tahun.

Meskipun diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, bahwa Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat adanya pandemi virus corona (Covid-19 yang nilainya USD4,4 M atau Rp68,6 T dengan kurs @Rp16.000

“Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi Covid-19 terjadi, ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat," kata politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini dalam keterangan persnya, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut Anis mengatakan, dari data yang ada, cadangan devisa Indonesia saat ini masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia (BI) dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah. Bahkan dalam data yang ada menyatakan cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 tercatat sebesar USD121 M.

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor, yang artinya posisi cadangan devisa ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” papar politisi PKS DPR Dapil DKI jakarta I.

Anis pun menyarankan untuk menggunakan dana yang ada daripada menerbitkan global bond. Menurut Doktor lulusan Universitas Airlangga ini, Pemerintah per akhir Februari 2020 masih memiliki uang kas lebih dari Rp270 triliun, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) per akhir 2018 sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2019 sebesar Rp46,5 triliun, dan SiLPA 2020 (akhir Februari) sebesar Rp 50,13 triliun.

“Atau, Pemerintah bisa memangkas anggaran proyek-proyek mercusuar yang bisa ditunda,” tandasnya.