Jakarta NAWACITA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menilai, ide people power yang dilontarkan Amien Rais sudah mengarah pada upaya untuk mengadu domba rakyat Indonesia.
Anggota TKN Inas N Zubir mengatakan, wacana people power nya Amien Rais yang megancam kerusakan dan kebinasaan negeri, akan diredam dengan people fight, yakni gerakan mempertahankan NKRI.
“Gerakan rakyat melawan people power-nya Amien Rais yakni people fight yang secara moral dan fisik akan mempertahankan NKRI dari kerusakan dan kebinasaan negeri yang akan dilakukan oleh people power-nya Amien Rais tersebut," ujar Inas.
Wacana people power dan perilaku lainnya, menurut Inas, tampak kontras dengan berbagai narasi yang membawa-bawa atau mengatasnamakan rakyat oleh kubu paslon nomor urut 02 tersebut.
"Apakah 260 juta rakyat Indonesia memberikan mandat kepada mereka? Apakah 190 juta pemilih memberikan mandat kepada mereka? Sayang sekali ternyata kubu paslon 02 gagal dan gagap setiap kali diminta membuktikan mandat tersebut,” kata politikus Hanura ini.
Seharusnya, sambung Inas, definisi rakyat adalah bagian dari negara. Karena itu, narasi yang dibangun kubu Prabowo-Sandi yang kerap mengatasnamakan rakyat perlu dikritisi.
"Sebenarnya mereka sedang menjual nama rakyat demi kepentingan kelompoknya saja. Padahal belum tentu rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama dengan narasi yang dibuat oleh kubu paslon 02," ucap Inas.
Ia menyebutkan, bentuk people fight terhadap "adu domba" yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi, sudah mulai tampak di berbagai daerah. Ia menilai, pihaknya sudah dapat melihat perlawanan rakyat terhadap unjuk rasa kubu 02 yang selalu mengatasnamakan rakyat, tetapi sejatinya memiliki maksud terselubung.
"Di mana salah satunya adalah dibubarkannya oleh massa demonstrasi dari salah satu pendukung paslon 02, yakni FPI di depan kantor KPU RI, di mana pembubaran ini adalah bentuk kekesalan dan kemarahan rakyat terhadap ulah kubu paslon 02," katanya.
Terkait wacana peopele power ini, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April merupakan definisi people power yang sebenarnya.
Kapolri menyampaikan penjelasan ini dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
"Kami mengingatkan kepada semua pihak ini pemilu yang diikuti 81 persen dari rakyat Indonesia. People power sebenarnya ya people power 17 April itu," ujar Tito.
Dari jumlah daftar pemilih tetap sebesar 197 juta, 81 persen pemilih menggunakan hak suaranya. Kata Tito, mereka menggunakan "power" masing-masing untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat.
Bila ada sejumlah pihak melakukan people power pascapemilu, menurut Tito, berapapun jumlah masyarakat yang hadir dalam aksi itu tidak akan bisa mengalahkan people power pada 17 April.
"Jadi kalau nanti ada pengumpulan massa lainnya yang jauh lebih kurang dari itu, saya kira itu mengalahkan, itu lebih kecil dari people power yang 193 juta lebih," ujar Tito.