Jakarta NAWACITA - Debat capres putaran ke-4 tadi malam menuai komentar sejumlah pengamat politik dan politisi. Mayoritas pendapat menilai, Jokowi lebih unggul dari Prabowo.

Tanggapan dari politisi, salah satunya adalah Yenny Wahid. Puteri dari Gus Dur ini mengkritisi pemaparan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat keempat.

Yenny mengakui nasionalisme yang dimiliki mantan menantu Presiden ke-2 Soeharto ini. Namun ia mencatat, Prabowo salah mengutip data terkait isu pertahanan dan keamanan.

"Saya melihat Pak Prabowo ini, saya tidak meragukan nasionalisme beliau, saya kagum patriotisme dan nasionalisme beliau. Namun sayang, malam ini beliau banyak mengutip atau membaca data yang salah," katanya usai debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Yenny menjelaskan, salah satu data yang dianggap salah adalah terkait anggaran pertahanan Indonesia yang dinyatakan lebih kecil dari Singapura. Prabowo menyatakan anggaran pertahanan dan keamanan Indonesia sangat lemah, karena hanya sekitar 0,8 persen dari APBN, sementara Singapura 30 persen dari APBN.

"Ini cara baca sudah keliru. Yang pertama, APBN kita jauh lebih besar dari Singapura, hampir tiga kali lipat. Lebih dari 3 kali 4, artinya adalah Singapura dan anggaran kita nggak beda jauh," tuturnya.

Lebih lanjut, putri mantan Presiden ke-4 RI itu mengungkapkan, militer Indonesia dinilai paling kuat se-Asia Tenggara. Pernyataan itu bersumber dari Golbal Firepower Index, sebuah lembaga yang menghitung kekuatan militer negara.

"Kalau ukuran militernya ya Indonesia rangking 15 dunia. ASEAN nomor 1, di dunia Nomor 15, Singapura Nomor 59. Indonesia bahkan lebih kuat dari Australia. Jadi kita melihat bahwa bacaan-bacaan Pak Prabowo datanya banyak yang keliru," jelasnya.

Selain itu, kata Yenny, masalah pertahanan tidak hanya dititikberatkan pada sektor modernisasi alutsista. Menurutnya, kesejahteraan prajurit juga tak kalah penting dari urusan peningkatan kualitas alutsista.

"Kalau prajuritnya tidak sejahtera buat apa, justru beliau memberikan Tukin atau tunjangan kinerja untuk aparatur militer dan polisi sebesar 70%. Jadi percuma aja kalau senjatanya banyak tapi personelnya justru tidak sejahtera," tutupnya.