NAWACITAPOST.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni memandang media sosial bukan sekadar ruang berbagi aktivitas, melainkan jembatan akuntabilitas politik antara wakil rakyat dan masyarakat.
Melalui akun media sosialnya, pimpinan DPRD ini berusaha membangun komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan edukatif.
“Saya ingin menjadikan media sosial yang saya miliki sebagai jembatan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat Surabaya,” ujarnya Minggu, (12/10/2025).
“Setiap suara yang dititipkan kepada saya dan Partai Golkar harus bisa kami pertanggungjawabkan melalui kerja politik di pemerintahan, baik lewat fungsi pengawasan, anggaran, maupun legislasi.” sambungnya seraya menegaskan.
Menurut politisi partai Golkar Surabaya ini, media sosial dan media mainstream sama pentingnya dalam menjembatani komunikasi publik.
Ia menilai, keduanya bisa menjadi sarana masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan wakilnya di parlemen.
“Media sosial juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan pelayan rakyatnya. Di sana kita bisa berdialog, berdebat, sekaligus belajar bersama,” lanjutnya.
Politisi yang akrab disapa Mas Toni ini juga mengatakan bahwa ia senang menjawab langsung pesan, kritik, bahkan cacian yang masuk di akun pribadinya.
“Saya termasuk pribadi yang senang menjawab langsung baik cacian maupun pujian. Karena bagi politisi, keduanya punya nilai yang sama: umpan balik dari masyarakat,” ujarnya dengan senyum khasnya.
Sikap reflektif itu juga terlihat dari unggahannya di akun Instagram @ariffathoni.official. Dalam salah satu postingan, ia menulis pepatah kuno yang menurutnya tetap relevan hingga kini:
“Teruslah berjalan sesuai cita-citamu, karena orang yang tidak mengenalmu akan terus membencimu. Biarkan energi mereka habis digunakan untuk menilaimu, sementara engkau setapak demi setapak mewujudkan setiap rencana dalam hidupmu.”
Ia menutup unggahan itu dengan pesan sederhana namun bermakna:
“Jangan lupa tersenyum, karena itu sedekah paling sederhana untuk lingkungan sekitarmu.”
Bagi Mas Toni, cara berkomunikasi seperti ini bukan sekadar gaya, melainkan bagian dari pendidikan politik digital yang sehat.
Ia pun menyadari, di era algoritma media sosial yang mudah memicu polarisasi, setiap politisi harus ikut menjaga ruang digital agar tidak menjadi arena disinformasi dan kebencian.