Baca Juga : Pembentukan Kabupaten Kepulauan Batu, Disiplin F Manao : Sudah Tepat
"Perlu didiskusikan wacana pembentukan daerah otonom barunya, sebab Kepulauan Batu sudah menjadi satu kesatuan Suku, Budaya, Adat Istiadat dan Bahasa dengan NIAS (ONONIHA), maka sebaiknya nama usulan daerah otonom barunya: KABUPATEN NIAS KEPULAUAN BATU," usul Yaso
Ini untuk menunjukan bahwa masyarakat dan wilayah Kepulauan Batu, itu identik dan habitatnya adalah orang Nias, tuturnya.
Lanjut Yaso, bahwa tidak bisa dipungkiri, bahwa putra -putra terbaik Nias sudah banyak yang berkiprah ditingkat Nasional (baca : Menkumham Yasona, Wakil Menkeu Suahasil Nazara, Hakim Tinggi PTUN Jakarta, Disiplin F Manao dan lain-lain)
Yaso, secara pribadi sudah menggalang dukungan di Keluarga Besar Nias Utara. Bahwa sudah saatnya daerah Kepulauan Nias (Kepni) harus punya satu kabupaten, dan Nias Kepulauan Batu, bukan hanya layak, tapi tepat.
Bahkan Yaso mengapresiasi pernyataan Manao tentang segera dan tepat pembentukan kabupaten baru ini. Kajian ilmiah dan akademik sudah di cuatkan dalam pertemuan terbatas di antara pengurus DPP HIMNI periode berjalan ini.
Yaso, mendapat kabar bahwa dukungan terbentuknya Kabupaten NKB, ternyata sudah didengungkan dari pengurus DPP HIMNI yang asalnya dari berbagai daerah, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Jadi jika,NKB terbentuk menjadi Kabupaten sudah tepat dan bukan hal baru lagi, jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya. Bahwa NKB atau bisa juga disebut Kepulauan Batu meliputi 7 Kecamatan. Saat ini berinduk pada Kabupaten Nias Selatan. Ratusan pulau tersebar di wilayah tersebut, ada yang berpenghuni dan tak berpenghuni. Kerapnya kapal pesiar berhenti (membuang jangkar) di NKB. Pemerintah dan masyarakat setempat hanya menjadi penonton alais tak bisa berbuat apa-apa. Memang sampai saat ini kabar tentang pencaplokan atau klaim dari negara luar tentang NKB belum ada. Namun, antisipasi perlu dilakukan oleh Jakarta (Pemerintah Pusat). Terdepan dan terluar jangan ditanya lagi. Maka cara efektif dan tepat adalah terbentuknya kabupaten bernama NKB.
Sehingga segala urusan keamanan laut, udara, dan darat bisa teratasi dengan baik. Jauh dari ancaman dan gangguan dari luar. Dalam hal ini, penempatan keamanan TNI bisa bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten NBK (jika terbentuk), yaitu Dandim, Kapolres, dan Lantamal lebih mudah dalam hal koordinasi.
