Baca Juga : Inilah Karya Nyata Jokowi Bungkam Lawan Politiknya
Kembali ke soal kongres partai moncong putih, Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo tetap bercokol namanya di kongres 4 dan 5. Yang mana, Puan tetap menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, sementara Prananda juga masih tetap menjabat Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital ditambah sebagai Ketua Pusat Analisa dan dan Pengendali Situasi Partai. Tugas ini diberikan Megawati ke Prananda untuk memastikan hasil Kongres V PDIP dijalankan dengan baik.
Terkait dua kongres terakhir yang dilaksanakan di pulau dewata, Presiden Jokowi hadir dengan seragam merahnya yang merupakan ciri khas partai wong cilik ini. Petugas partai yang diucapkan Megawati kepada mantan Gubernur DKI Jakarta saat diusung menjadi calon presiden di 2014 dan 2019 diberbagai kalangan menjadi perdebatan, justru menyolidkan partai yang berkantor pusat di jalan Diponegoro, Jakarta tetap dan tetap mendukung kakek dari cucu ini.
Sementara pengamat politik yang juga kandidat doktor dari Universitas Airlangga, Franky Roring menegaskan bahwa kongres partai dan konstitusi masa jabatan presiden adalah dua hal yang beririsan namun berbeda dalam banyak hal. Jika konstitusi masa jabatan Presiden hanya dua periode, satu periodenya lima tahun, sedangkan jabatan ketua umum partai adalah ranahnya partai, dan ranahnya itu termaktub di anggaran dasar (AD) dan anggran rumah tangga (ART), dan AD/ART itu bisa dipertahankan dan dirubah di kongres. Maka, jabatan Ketua umum partaipun bisa dalam kurun waktu yang lama atau tergantikan dengan yang baru. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Sebab politik itu rasional, jelas alumni strata dua Fisip Universitas Indonesia (UI). Termasuk kemungkinan Jokowi jadi rebutan untuk partai politik untuk menjabat ketua umum termasuk dengan PDIP bisa saja terjadi. Cuman, alangkah eloknya jika Jokowi jadi negarawan saja setelah selesai menjabat Presiden, imbuh Roring Dekan Fisip Universitas Bung Karno (UBK).
