Jakarta NAWACITA – Partai Gerindra menanggapi tawaran yang diberikan kepada Partai Demokrat bila ingin keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Partai besutan Prabowo Subianto ini tak mempermasalahkan bila Demokrat ingin bergabung ke barisan Istana.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, mengungkapkan, pihaknya mempersilakan bila Partai Demokrat ingin keluar dari koalisi Adil Makmur.

“Tak ada paksaan untuk bertahan dalam koalisi. Kalau misalnya seandainya teman-teman ingin keluar itu hak teman-teman partai Demokrat ya. Yang pasti prinsip nya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," kata Andre saat dihubungi, Selasa (7/5).

"Kalau sudah mendapatkan tawaran seandainya dapat tawaran kenapa nunggu tanggal 22 begitu loh, ambil saja sekarang, yang penting etika politik dipakai, anda tampak muka datang tampak muka, pulang tampak punggung begitu," jelasnya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini juga mengatakan, Partai Demokrat boleh hengkang sekarang tanpa menunggu hasil penghitungan resmi selesai.

"Kenapa harus tunggu tanggal 22 menang kalah, kalau menteri apalagi mau mengejar kekuasaan karena sudah dapat tawaran dari Pak Jokowi," sambung Andre.

Namun Andre enggan menilai manuver politik Demokrat. Andre menegaskan, kepentingan BPN saat ini ialah mengawal C1 dan suara pemilu 2019.

"Itu fokus kami bukan komentar individu atau kader koalisi kalau ingin berkomentar bicara ayo di forum internal bukan di media atau medsos habis waktu kami menanggapi kader koalisi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal mengakhiri 'kontrak' dengan koalisi pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jika pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo danMa'ruf Amin ditetapkan sebagai pasangan calon presiden terpilih oleh KPU.

Sementara, jika Prabowo-Sandiaga yang ternyata terpilih, Demokrat bakal mengawal pemerintahan baru.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tetapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir, karena pilpres berakhir," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin (6/5).

Ferdinand menegaskan partai berlambang bintang mercy itu memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.