Bawaslu Jombang Gelar Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Peran Media Pada Pemilu 2024
Jombang, NAWACITApost.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang gelar sosialisasi pengawasan partisipatif peran media dalam Pemilu 2024, bertempat di Gedung pertemuan hotel Yusro Jombang, Jawa Timur, pada Senin, (20/11/2023).
Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Dafid Budiyanto bersama salah satu Asesor perwakilan Dewan Pers, Mahmud menjadi fasilitator dalam pertemuan tersebut.
Dafid Budiyanto mengatakan, jika agenda Pemilu adalah tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Untuk mencapai Langsung, Umum, Bebas (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil) dan demokratis memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk media massa.
Media massa memiliki peran memberikan informasi dugaan pelanggaran, hingga bawaslu bisa menindaklanjuti. Pihaknya juga mengingatkan jika ada potensi rawan jika belajar dari Pemilu 2019.
-
"Paling rawan dalam tahapan kampanye paling rawan dugaan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pidana, maupun etik berdasarkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya, tahapan kampanye paling banyak dugaan pelanggaran," ungkap Dafid kepada wartawan, Senin (20/11/2023).
Bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi pada kampanye terletak pada beredarnya Alat Peraga Kampanye (APK) yang terjadi pada masa tahapan kampanye nanti.
"Terutama pelanggaran administrasi terkait penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai," terangnya.
Sementara itu, pembicara Mahmud mengingatkan kepada awak media yang terlibat dalam acara tentang menguatnya informasi yang berkembang dari media sosial.
-
"Mengimbangi media sosial yang kini lebih diminati gen Z dan Y, dengan produk pemberitaan," ucapnya.
Menurut Mahmud, pelaksanaan Pemilu 2024 berpotensi terjadi kerawanan di wilayah publikasi. Antara media pers maupun media non pers.
"Perang antara produk media dan informasi yang dilahirkan opeh media sosial," ujarnya.
Peran media pers sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan menyajikan berita dan informasi benar sesuai dengan aturan produksi pemberitaan.
"Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui produk pemberitaan," tandasnya.(*)