Bawaslu Surabaya Identifikasi 1.156 TPS Rawan

NAWACITAPOST.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya telah memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemetaan ini dilakukan guna mengantisipasi hambatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Dari total 3.964 TPS yang tersebar di 153 kelurahan pada 31 kecamatan, sebanyak 1.156 TPS dikategorikan rawan berdasarkan 26 indikator yang telah ditetapkan.

"Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan agar seluruh tahapan pemilu berjalan lancar dan demokratis. Identifikasi TPS rawan ini menjadi langkah awal pencegahan potensi gangguan," ujar Syafiudin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPMHM) Bawaslu Surabaya.

Baca Juga: Apel Siaga Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Surabaya Fokus Antisipasi Kerawanan TPS

Indikator utama kerawanan mencakup penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas penyelenggara, logistik, lokasi TPS, serta kendala jaringan listrik dan internet. Dari variabel tersebut, tiga indikator utama yang paling rawan adalah adanya pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), keberadaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan keberadaan pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.

"Pemetaan dilakukan selama enam hari, mulai 10 hingga 15 November 2024, dengan melibatkan 153 Pengawas Kelurahan di seluruh Surabaya," tambahnya.

Berdasarkan data, sebanyak 265 TPS memiliki pemilih TMS, 203 TPS mencatat keberadaan DPTb, dan 311 TPS memiliki pemilih disabilitas.

Baca Juga: Antusias! Ibu dan Anak Meriahkan Sosialisasi Pilkada 2024 di Kecamatan Pakal

Selain itu, tercatat 95 TPS terdapat penyelenggara pemilu di luar domisili, serta 52 TPS berlokasi dekat lembaga pendidikan yang siswanya memiliki potensi hak pilih.

Dalam menghadapi kerawanan tersebut, Bawaslu menerapkan sejumlah strategi pencegahan. Langkah-langkah tersebut mencakup patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dengan stakeholder terkait, serta sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Kami juga membuka posko aduan masyarakat untuk menangani laporan kerawanan secara cepat. Selain itu, Bawaslu memastikan distribusi logistik tepat waktu dan memprioritaskan kelompok rentan dalam proses pemungutan suara," jelas Udin.

Baca Juga: KPU Jatim dan JTP Ajak Warga Jatim Berpartisipasi Aktif di Pilkada melalui Seni

Bawaslu juga merekomendasikan KPU Surabaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.

Penekanan diberikan pada distribusi logistik secara akurat hingga H-1, pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedur, serta pencatatan data pemilih secara akurat.