Jakarta, NAWACITApost.com - Pemerintah telah memberikan subsidi, baik untuk mobil, motor, maupun bus listrik. Namun, insentif untuk pembelian kendaraan ramah lingkungan ini, dinilai lambat dan tidak mendapatkan respons yang baik di masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan alasan sepinya peminat kendaraan listrik. Menurutnya, meskipun sudah mendapatkan diskon harga, tetapi kebijakan itu tak bisa dinikmati oleh semua kalangan.

"Itu subsidi, maka itu tidak bisa dinikmati semua. Maka itu, bisa jadi penyebab lambatnya insentif," jelas Moeldoko, di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) itu menambahkan, masyarakat kurang merespons dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah soal subsidi kendaraan listrik. Hal itu diketahui dari aplikasi pembelian motor listrik,PLN Mobile yang tercatat hanya seratusan orang saja.

"Bisa dilihat populasinya di situ (aplikasi), kenapa yang beli baru sedikit? Dasarnya, ini masyarakat diberikan kesempatan subsidi, tapi kok nggak direspons? Sampai saat ini baru 106 di aplikasi itu," sebut Moeldoko.

Berdasarkan rapat evaluasi sebelumnya, kata Moeldoko, masalah restitusi pajak turut menjadi faktor penghambat kendaraan listrik kurang diminati masyarakat. Ia menyebut, pajak pembelian motor listrik pajak sebesar 11 persen. Namun, pembeli hanya menanggung 1 persennya saja, sedangkan sebagian besar pajak ditanggung dealer penyalur motor listrik. Sehingga, ada kekhawatiran pengembaliannya akan memakan waktu yang sangat lama.

"Dikhawatirkan Restitusi yang setahun baru dibayar oleh pemerintah, maka itu akan menjadi beban bagi dealer-dealer. Itulah yang menjadi bahan diskusi kita," jelasnya," kata dia.