"Karena sejak tahun 2019 sudah mengajukan proposal permohonan sebanyak lima (5) lima kali secara bertahap yakni pada tahun 2019 sebanyak dua (2) kali, pada tahun 2020 sebanyak dua (2) kali, pada 2021 sebanyak satu (1) kali, namun belum ada realisasi," terang Anton.
Anton berharap kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan permohonan warga dengan adanya kegiatan tersebut," tandasnya.
Tidak ketinggalan Sujiyanto Kepala Desa (Kades) Tanjungtani selaku pengurus asosiasi dalam unjuk rasa tersebut hadir dan mengatakan bahwa, kehadirannya bukan tanpa kepentingan karena selaku pengurus asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk.
"Jadi kami rasa Desa, sampai hari ini belum sampai pada batas maksimal, merasakan puas dalam posisi pembangunannya, dan kami melihat sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, dikarenakan jalan poros ini lepas dari anggaran Dana Desa," katanya.
Sujiyanto menjelaskan bahwa, jalan poros tersebut merupakan tanggungjawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, untuk itu kami melalui suara asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk akan memperjuangkan pula usaha dan upaya warga masyarakat agar sampai pada tujuan dan segera mendapatkan pelayanan.
"Kami tidak janji, namun kami akan menunjukkan bukti kepada panjenengan semua, dan insyaallah tidak akan lama lagi jalan ini akan diperbaiki, kami juga akan membawa suara panjenengan baik secara administrasi tertulis maupun administrasi lisan," paparnya.
Sujiyanto menegaskan, jangan khawatir karena kami dari pengurus asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk akan berteriak se lantang-lantangnya untuk memperjuangkan nasib panjenengan semua.
"Benar apa yang dikatakan oleh kordinator aksi (Dwi Arif Setiyono red) tadi, bahwa jalan ini adalah jalan poros yang intinya adalah tanggungjawab Kabupaten, dan manfaat serta fungsinya adalah penghubung antar Desa, jadi tidak salah apabila kami ikut serta memperjuangkan keluh kesah masyarakat Dadapan," pungkas Kades Tanjungtani.(Skr/Sin)