JAKARTA, NAWACITAPOST.COM--Buntut kasus Mario Dandy, 69 pegawai Kemenkeu diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Itjen Kemenkeu.
Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan dalam konferensi pers menjelaskan, total ada 69 pegawai yang harta kekayaannya tidak klir alias tidak jelas, Rabu 1 Maret 2023.
Atas hal itu, Itjen akan memanggil para pegawai tersebut untuk diperiksa.
Ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo Dipanggil KPK Hari Ini
Tercatat di LHKPN, KPK Sebut Ayah Mario Dandy Punya Saham di 6 Perusahaan
Awan merinci, 69 pegawai yang akan diperiksa ini terdiri dari mereka yang belum klir menyelesaikan LHKPN pada tahun 2019 dan 2020
Sebanyak 33 pegawai yang hartanya tidak sesuai di LHKPN tahun 2019 dan 36 pegawai yang hartanya tidak sesuai di LHKPN tahun 2020, sehingga totalnya mencapai 69 pegawai yang belum melaporkan kekayaannya secara lengkap.
"Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2019 LHK tahun 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear, kemudian untuk LHKPN 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak klir,” ujar Awan.
Rafael Alun Trisambodo Tiba di KPK, Agenda Pemeriksaan Soal Harta, Rubicon dan Harley Davidson
Ia menjelaskan, analisis atas laporan harta kekayaan merupakan bagian dari sistem pencegahan yang dimiliki Kemenkeu. Melalui analisis ini, setiap pegawai akan dikelompokkan berdasarkan profil risikonya masing-masing.
"Informasi LHK dan whistleblowing system (Wise) itu adalah elemen-elemen untuk menentukan risiko pegawai. Jadi, di Kemenkeu, pegawai itu diberi warna. Ada yang merah high risk, kuning sedang, hijau rendah, kira-kira begitu. Itu semua bekerja,” tandasnya.
KPK Kantongi Nama – Nama Penjual Moge Harley di Situs Jual Beli, Diduga ASN DJP
Seperti diketahui, buntut kasus Mario Dandy, Kemenkeu kemudian berbenah kepegawaian. Mario Dandy tersangka penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David.
Mario Dandy yang kerap pamer gaya hidup mewah diketahui adalah anak dari pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.
Kemudian dari kasus penganiayaan tersebut terungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 Miliar. Belum termasuk Rubicon, Harley Davidson dan saham di 6 perusahaan.
Untuk diketahui, Kemenkeu mewajibkan seluruh pegawainya untuk menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat pada 28 Februari 2023.
Secara waktu, lebih dini dari batas yang berlaku, yaitu 31 Maret 2023.
Tidak semua pegawai Kemenkeu wajib menyampaikan LHKPN untuk KPK, sisanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Kemenkeu melalui aplikasi khusus bernama Alpha.