Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Silmy Karim resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly memimpin langsung proses pelantikan Silmy. Pelantikan dilaksanakan di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (4/1/2023). Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto tampak turut hadir di lokasi.
BACA JUGA : Sah ! Silmy Karim Resmi Dilantik Menjadi Dirjen Imigrasi.
Silmy Karim awalnya diambil sumpah sebagai Dirjen Imigrasi. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Menkumham, Yasonna H Laoly.
Silmy dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak akan menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," bunyi sumpah yang dibacakan Yasonna kemudian dibacakan ulang di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).
Dalam pelantikan itu, Yasonna berharap Dirjen Imigrasi yang baru mengikuti perkembangan keimigrasian strategis. Sebab, tugas-tugas keimigrasian semakin dinamis dan berkembang.
“Khususnya mempelajari beberapa negara yang dapat memberikan kecepatan layanan pelayanan keimigrasian sehingga pada akhirnya dapat menarik minat para investor dan orang-orang yang memiliki talenta untuk datang. Saya juga mengharapkan Dirjen Imigrasi melakukan berbagai upaya perubahan yang melibatkan stakeholder terkait, kunci utamanya adalah melalui teknologi dan digitalisasi,” papar Yasonna.
Pada kesempatan sama, Yasonna mewanti-wanti beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Dirjen Imigrasi, di antaranya:
- Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai Kebijakan Golden Visa untuk mendatangkan investor dan global talents
- Peningkatan layanan Visa on Arrival (VoA) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
- Meminimalisasi pungutan liar
- Pengembangan pelayanan keimigrasian pada bandara yang dibuka untuk penerbangan langsung internasional
- Layanan keimigrasian yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria untuk menjaga kedaulatan, ketertiban, keamanan negara dan kepentingan nasional.