Surabaya NAWACITAPOST - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi Jatim gencar melakukan penertiban ke beberapa tempat usaha di wilayah Kota Surabaya. Hal ini sempat menjadi sorotan Anggota DPRD Surabaya khususnya Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan.
Kepada media ini, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengapresiasi upaya Satpol PP Jatim membantu Pemkot Surabaya dalam menegakkan protokol kesehatan di Surabaya. Namun diharapkan upaya ini tetap dikoordinasikan dengan kepala daerah setempat, karena itu inti dari desentralisasi, ungkapnya. Jumat (15/01/21)
Menurutnya, tindakan Satpol PP Jatim memicu kekhawatiran para pelaku usaha di Surabaya yang sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terlebih akan memicu kecurigaan publik, bahwa Satpol PP Surabaya tidak bekerja menegakkan perwali 2 tahun 2021.
Legislator partai Golkar ini juga meminta Satpol PP punya skala prioritas, mana yang dilakukan penindakan dan mana yang hanya diberikan edukasi. " Yang lebih penting adalah sosialisasi semangat gerakan 3M masyarakat agar terus dilakukan tanpa henti,” tegas thoni sapaannya.
Lebih lanjut, masih kata Ketua DPD Golkar Surabaya ini, setiap kabupaten/kota punya kajian sendiri terkait penanganan COVID-19 dengan kekhasan wilayah masing-masing. Sehingga tidak sama antara klaster di Surabaya sama dengan Sidoarjo maupun Malang.
Diakhir Thoni berharap agar Satpol PP Jatim melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan yang sifatnya hanya mengkoordinasikan dengan kepala daerah setempat. (BNW)