“Satpol PP tidak berani menurunkan. DPRD juga tidak mbengok. Kurang greget, ada apa?” katanya.
Baginya, hal itu bisa dicari celah hukumnya untuk ditindaklanjuti. “Seharusnya tim advokasi yang kerja. Cari celah hukumnya. Itu tugasnya tim. Kalau saya pengamat. Saya netral, tidak membela siapa-siapa,” tambahnya.
Narasumber yang lain, pengamat politik dari Unesa, Agus Mahfud Fauzi menyatakan jika ada penyelenggara pilkada tidak netral, mereka bisa diproses dan diberhentikan.
"Jika ada yang tidak netral, itu akan selalu mengganggu pilkada,” ujarnya.
Ia menyebut netralitas ASN pasti mendapat sorotan. Apalagi jika ada petahana yang terlibat dalam pilkada tersebut. “Kalau petahana terlibat, pasti ada indikasi. Tapi mereka (yang tidak netral) bisa kok diproses,” jelasnya. (BNW)