NAWACITAPOST.COM — Proyek fisik sektor pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah mendadak menuai polemik besar. Proyek pematangan lahan SMKN 1 Badiri yang digarap menggunakan dana negara kini diwarnai aroma ketidakberesan, memicu desakan investigasi serius dari berbagai pihak demi menjamin keselamatan masa depan para siswa.
Misteri Lahan Kosong Tanpa Plank Anggaran
Pada Senin (16/11/2026), tim awak media dari Media Nawacita Indonesia, Kabarnusa24, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (DPP ASWAL), bersama warga Kecamatan Badiri, Kander Tua Manalu, mendatangi titik koordinat proyek di Jalan Raya Sibolga–Padangsidimpuan, Kelurahan Hutabalang.
Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana lokasi tampak lengang tanpa aktivitas pekerja yang berarti. Hanya terlihat dua unit alat berat berupa penggilas tanah (stumlas) dan sebuah bulldozer yang terparkir membisu di atas lahan urukan.
Dua unit alat berat berupa penggilas tanah (stumlas) dan sebuah bulldozer yang terparkir membisu di atas lahan urukan. (Media Nawacita Indonesia/Jhon Henri Silaban)
Ironisnya, tidak ditemukan adanya plank papan informasi mengenai besaran nilai anggaran maupun detail pengerjaan proyek tersebut.
Kepala Sekolah Sempat Mengaku "Enggak Tahu"
Di tengah pemantauan tersebut, Kepala Sekolah SMKN 1 Badiri, Kardi Simanjuntak, secara mengejutkan mendatangi lokasi.
Saat dikonfirmasi tim awak media mengenai proses pematangan lahan, sang kepala sekolah sempat melontarkan jawaban yang bernada menghindar.
"Enggak tahu, saya terkait pematangan lahan ini," ucap Kardi Simanjuntak, pada Senin (16/11/2026) di sekitar lokasi.
Namun, selang beberapa saat kemudian, Kardi mengakui bahwa pihaknya sempat mengecek empat titik kondisi areal tanah sebelum penimbunan.
Ia juga membenarkan proses pembersihan lahan awal dan blak-blakan menyebutkan bahwa material tanah timbunan yang digunakan berasal dari Galian C.
Warga dan LSM Layangkan Surat Resmi ke Gubernur Sumut
Kekhawatiran mendalam justru disuarakan oleh warga setempat, Kander Tua Manalu, dengan menunjukkan bukti surat resmi aduan bernomor khusus tertanggal 22 Oktober 2026 yang ditujukan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution.
Kander membeberkan dugaan penyimpangan pada proyek bernilai fantastis ini. Proyek ini diduga kuat mengabaikan spesifikasi teknis dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku
Berdasarkan data, proyek pematangan lahan dengan nilai kontrak Rp1.875.551.589 tersebut dikerjakan oleh CV Gantari Bakti Konstruksi dan diawasi oleh CV Simetris Pulungindo Utama.
Peringatan Keras dan Desakan Audit Investigatif
Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua DPP ASWAL, Augustine Steven Sitorus, melayangkan peringatan keras.
Ia mewanti-wanti agar bangunan gedung sekolah permanen tidak berdiri di atas tumpukan sampah dan tanah humus yang belum dikupas.
ASWAL mendesak Gubernur Sumut dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk segera menurunkan tim teknis guna melakukan audit investigatif.
Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan kualitas konstruksi bangunan serta menjamin keselamatan para siswa dari risiko penurunan tanah (settlement) hingga ancaman ambruknya fondasi di kemudian hari.
Pelaksanaan proyek fisik negara ini juga ditegaskan wajib mematuhi regulasi hukum positif, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta aturan pemberantasan tindak pidana korupsi demi menghindari potensi kerugian keuangan negara.
Beberapa landasan hukum utama yang dilanggar atau wajib ditegakkan dalam kasus ini meliputi:
-
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Menjamin hak mutlak masyarakat untuk mendapatkan transparansi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta kontrak kerja proyek yang didanai oleh APBN maupun APBD.
-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat serta kontrol sosial untuk aktif mencari, memperoleh, dan melaporkan dugaan penyimpangan atau mark-up anggaran dalam pekerjaan fisik.
-
Standar Teknis Konstruksi dan Pengelolaan Lahan (SNI): Mengharuskan setiap proses pematangan lahan bangunan gedung melalui tahapan land clearing (pembersihan pohon, semak, akar, dan sampah organik) serta pengupasan lapisan tanah humus (topsoil stripping) secara menyeluruh sebelum penimbunan material pilihan dilakukan.
Baca Juga: Aksi Kejar-kejaran di Tol, Bea Cukai Malang Gagalkan Penyelundupan 186.000 Batang Rokok Ilegal
Para ahli mengingatkan bahwa tindakan melakukan penimbunan di atas tumpukan sampah atau lapisan humus tanpa pengupasan memiliki risiko kegagalan struktur yang sangat tinggi.
Kondisi ini berpotensi memicu penurunan tanah (settlement), keretakan struktur dinding, hingga ambruknya fondasi bangunan sekolah di kemudian hari, yang mengancam nyawa para generasi penerus bangsa.(Jhon Henri Silaban)