Surabaya NAWACITAPOST - Menjalani masa resesnya, Wakil ketua DPRD kota Surabaya Laila Mufidah mendapat beberapa aspirasi yang dirasa penting untuk segera direalisasikan. Salah satunya adalah bantuan permakanan untuk balita Stunting.
Selama ini, permakanan yang diprogramkan Pemkot Surabaya hanya diperuntukkan para lansia, penderita cacat dan anak yatim, namun belum menjangkau balita Stunting.
" Memang sudah ada pendampingan untuk ibu hamil dari Dinkes (Dinas Kesehatan, red), tapi tak kalah pentingnya adalah asupan gizi bagi balita yang sudah didiagnosa menderita Stunting," Ujarnya kepada masyarakat RT03/RW04 Kalijudan - Mulyorejo, Kamis (6/5/21)
" Bagaimana bisa terbebas stunting apabila makanan mereka belum memenuhi apa yang diharapkan," lanjut anggota DPRD dua Periode tersebut.
Selain masalah permakanan balita stunting, permohonan kenaikan insentif kader kesehatan warga yang meliputi kader Posyandu, Bumantik, dll, juga menjadi topik hangat tanya jawab reses saat itu.
" Rp. 28.000/giat dirasa kurang sepadan dengan tugas dan tanggung jawab mereka," terang Laila Mufidah menjawab keluhan masyarakat.
Tugas Bumantik, kata Laila, cukup berat karena harus mengunjungi satu per satu rumah untuk melakukan pengecekan di kamar mandi warga. Dan sebagai kader PKK dan Posyandu juga bertanggung jawab atas kesehatan warga sekampung meski saat ini dikhususkan untuk ibu hamil dan para balita.
Politisi perempuan PKB ini menjelaskan, saat Pilkada yang lalu kedua pasangan sudah berjanji, sesaat setelah jadi akan meningkatkan insentif para kader kampung yang jumlahnya lebih 2.000 orang. Tapi hingga hampir seratus hari masa jabatan Walikota masih belum ada realisasi terkait hal ini meski insentif untuk RT, RW dan LPK sudah naik.
" Maka pada kesempatan ini kami mendorong segera ada realisasi terkait insentif atau trasport para kader tersebut," Pintanya.
Bendahara dewan Tanfidz DPC PKB Surabaya ini juga menyampaikan wacana dari Pemkot bahwa kader tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan karena selama ini yang terjadi adalah kader Bumantik juga menjadi kader Posyandu atau sebaliknya. Menurut informasi dari warga, ini terjadi karena memang keterbatasan sumber daya manusia, selain itu insentif yang murah juga menjadi pertimbangan para kader.
" Ini memang bukan kabar yang menggembirakan bagi para kader, tapi kami berharap kader bisa memahami bahwa kita bertujuan untuk pelayanan," Ungkapnya.
Dalam hal ini, Laila Mufidah mengaku sepakat ada penambahan kader dengan syarat Pemkot juga wajib "memuliakan" mereka, termasuk dalam hal insentif atau transport.
"Kalau ada penambahan insentif, mungkin lebih mudah untuk mencari kader yang lain untuk mesukseskan himbauan dari Pemkot tersebut," Tandasnya.
Selain beberapa hal tersebut, seperti yang sudah-sudah banyak juga usulan terkait pembangunan fasilitas umum dan pengadaan sarana prasarana. Untuk hal ini, Laila Mufidah memohon warga agar bisa bersabar karena sesuia informasi Pemkot, dana dari PAD yang turun drastis difokuskan untuk mengatasi dampak Covid-19 seperti pemakanan dan pemulihan ekonomi. (BNW)
