Jakarta, NAWACITAPOST-  Pemprov DKI Jakarta tak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya. Oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta meminta kepada pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta di awal mengaku sangggup berbagai dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga. namun kemudian hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga : Update Data Corona per Hari ini : Positif 12,438, Meninggal Dunia 895, Sembuh 2,317

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by addres. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Sri Mulyani.