Rapat khusus itu dilaksanakan di Sosui Losmen Desa Botohili Sorake Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kamis (23/1/2020).
Baca Juga: Peringati Harlah Bu Mega, PDIP Surabaya Undang ABK
Dalam pertemuan itu, turut hadir Ketua Panitia Pengarah (SC) Sidi Adil Harita, S.Sos.,MA, Sekretaris Pengarah Drs. Samolala Lase, Ketua Panitia Pelaksana (OC), Pdt. Dr. Foluaha Bidaya, M.Div.,M.Th, Pastor Alexius Telaumbanua,OFM.Cap, dan Arfan Nao Zamili, SKM.,M.Sc.,MA.
Ketua Panitia Pengarah BPP - PKN Perwakilan Nias Selatan, Sidi Adil Harita mengatakan bahwa Penyelenggaraan Seminar Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang bertajuk pembentukan propinsi kepulauan nias berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagai respon semangat Kunjungan kerja (Kunker) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Prof. Dr. Tito Karnavian di Desa Bawomataluo Kab. Nisel 9 Desember 2019 yang lalu, Ucap Harita kepada Media ini saat wawancarai seusai melaksanakan rapat khusus bersama sejumlah panitia seminar di Sosui Losmen Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo, Kamis (23/1/2020).
"Tentu perlu penyatuan persepsi para tokoh nasional dan kepulauan nias untuk mewujudkan pembentukan Propinsi Kepulauan Nias", tutur mantan Ketua DPRD Nisel itu.
Ia menyebutkan bahwa salah satu penyatuan persepsi tersebut yaitu pelaksanaan Seminar Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang bertajuk pembentukan Propinsi Kepulauan Nias berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, imbuh Harita.
Terkait jadwal pelaksanaan kegiatan Seminar ini direncanakan bulan Maret 2020 mendatang, ucap Harita.
Baca Juga: Tim Hukum PDIP Datangi Kantor Dewan Pers ?
Dalam kesempatan itu, Sidi Adil Harita mengatakan bahwa dalam pelaksanaan seminar itu pihak BPP - PKN akan mengundang sejumlah Menteri RI sebagai pembicara (Narasumber), diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Menkumham RI, Menteri Pertahanan, Wamenkeu RI.
Selain itu juga akan mengundang beberapa narasumber lainnya, seperti Ketua Umum HIMNI, Ketua Umum Fornisel, dan semua kepala daerah sekepulauan Nias, Ucap Harita.
Ketua Panitia Pelaksana (OC), Pdt. Dr. Foluaha Bidaya, M.Div., M.Th mengatakan bahwa berdasarkan amanat pasal 49 UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah " Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan kepentingan strategis nasional (Top Down) ada tiga syarat, Ucap Bidaya Kepada nawacitapost.
Ketiga syarat tersebut, yaitu Daerah Perbatasan, Memiliki Pulau- Pulau terluar, dan daerah tersebut untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI, sama-sama kita miliki bersama, yaitu Tanah Papua, Ucap Bidaya.
Bidaya berharap semoga pembentukan propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan berbarengan dengan pembentukan Propinsi Kepulauan Nias tahun 2020 ini.
Ia juga berharap agar seluruh Kepala Daerah sekepulauan nias ikut mendukung pemekaran ini, juga kepada masyarakat kepulauan nias agar perjuangan ini tetap kita gumuli bersama dalam doa.
Riswan Gowasa (Nawacitapost, Nias Selatan)
