Entikong,NAWACITA- Kepala Kantor Imigrasi Entikong,Kalimantan Barat, Herri Prihatin,SH,M.Si mengaku siap memberantas tindak pidana perdagangan orang berkerjasama dengan instansi terkait di perbatasan. Herri memastikan akan ada upaya patroli bersama secara berkesinambungan. Selain itu, pihaknya akan terus giat memberikan sosialisasi dan edukasi pada  masyarakat, soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Di sisi lain, Herri juga akan memperketat pemberian paspor dan keberangkatan orang-orang yang diduga terindikasi sebagai TPPO atau TKI Non Prosedural.

Sebelumnya  Herri mengatakan banyak kendala yang dihadapi di Entikong, karena dari 7 Perbatasan Lintas Batas Negara di Indonesia padat dan paling rumit adalah di Entikong,  dan ada 19 jalan tikus yang rawan dilalui tanpa pelaporan.Herri merasakan bahwa kendalanya adalah masyarakat disekitar Entikong secara mindset belum berubah.



Awalnya Entikong adalah pos lintas batas yang sifatnya tradisonal, akan tetapi berkembangya jaman semua berubah dibawah pimpinan Presiden Indonesia Jokowi. Menurut Jokowi, lintas batas Entikong sudah tidak layak dan harus dibangun lagi. “Tetapi masyarakat disekitar Entikong dan Sekayam belum berubah masih ingin tradional seperti dulu,” ujar Herri.

Diperbatasan Entikong itu ada dua dokumen yang diaktifkan yaitu paspor dan plb yang melayani masyarakat diluar daerah dalam rangka melewati Malaysia tapi dengan dibatasi sampai Serian.“Apabila nanti ada operasi di Kuching ada orang pake PLB pasti akan ditangkap, karena sudah melewati batas yang sudah ditentukan,” ujarnya.