NAWACITApost.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kasus korupsi yang cenderung meningkat menjelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Mahfud mengungkapkan itu berdasarkan data yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada,” kata Mahfud saat memberikan sambutan kunci dalam forum diskusi sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8/2023), dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam.

Penanganan korupsi, kata Mahfud, meningkat pada tahun 2004, 2008 dan 2009. Kemudian, menjelang Pemilu 2014 dan 2019. Berdasarkan data KPK, pada 2004 ada dua kasus korupsi. Sementara pada 2008, ada 47 kasus korupsi yang ditangani. Jumlah ini meningkat menjadi 70 kasus pada 2013 dan 145 kasus pada 2018.

“Mudah-mudahan ini menurun 2023,” ujar Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud juga menyoroti banyaknya politik uang yang dilakukan oknum di tubuh penyelenggara pemilu. Bahkan, praktik politik uang itu sudah sampai di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Praktik tersebut dilakukan dengan cara borongan maupun eceran.

"Banyak (politik uang), ada yang borongan, melalui 'botoh-botoh', melalui pejabat di desa, kecamatan, di KPU. Banyak lho di KPU meskipun independen," tutur Menko Polhukam.

Sementara untuk eceran, bakal calon legislatif dan para politisi akan memberikan “serangan fajar” untuk warga atau calon pemungut suara. “Politik uang sering dibeli mereka, ada juga yang eceran, sering disebut serangan fajar,” ucap Mahfud.

Ia mengingatkan bahwa meskipun lembaga pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi tidak dipimpin oleh presiden. "Jadi jangan salah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat KPU bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi," kata Mahfud.