nasional

Metamorfosis Megah Gedung Bersejarah: Kemenkeu Sulap AA Maramis Jadi Pustaka Rakyat

Senin, 16 November 2026 | 21:11 WIB
Tampak salah satu ruangan di Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo. (Media Nawacita Indonesia/Fifi Abdurahman)
 
NAWACITAPOST.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengambil langkah strategis yang monumental dalam kerangka pengelolaan kekayaan negara. Di tengah dinamika pembangunan modern, gedung bersejarah AA Maramis kini mengalami transformasi fungsi yang radikal sekaligus elegan.
 
Bangunan peninggalan kolonial yang sarat nilai historis itu resmi disulap menjadi Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo, sebuah ruang publik intelektual yang memadukan keluhuran arsitektur masa lampau dengan visi pencerahan masa depan bangsa.

Transformasi besar ini bukan sekadar upaya repurposing bangunan, melainkan manifestasi nyata dari komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara agar menghadirkan multiplier effect yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
 
Baca Juga: Pacu UMKM Tembus Pasar Dunia, Bea Cukai Gembleng Pengusaha Lokal Siap Ekspor
 
Proyek strategis ini merupakan wujud sinergi lintas sektoral yang melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
 

Menghidupkan Ruang Publik dan Menumbuhkan Pengetahuan

Dalam kegiatan Media Briefing dan Library Tour yang mengusung tema “Menghidupkan Ruang, Menumbuhkan Pengetahuan” di Jakarta, Senin (16/11/2026), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa fasilitas anyar ini dirancang melampaui konsep perpustakaan konvensional pada umumnya.
 
Tempat ini diproyeksikan sebagai ekosistem literasi yang dinamis, inklusif, dan kolaboratif.

“Fungsi daripada perpustakaan ini bukan hanya sekadar tempat baca. Di sini bukan hanya tempat membaca, bukan hanya tempat mencari inspirasi, tetapi teman-teman juga boleh kalau mau bikin event di sini. Tentunya kita ingin tempat ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita semua,” ujar Astera di hadapan para awak media.
 
Baca Juga: Nyawa Generasi Bangsa Terancam, Bea Cukai Aceh Musnahkan Dua Hektare Lahan Ganja

Lebih lanjut, Astera memaparkan bahwa perpustakaan ini menghimpun kekayaan literatur dari berbagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJKN, hingga Direktorat Jenderal Pajak.
 
Koleksi yang tersedia terbentang luas dari literatur teknis pengelolaan keuangan negara, referensi pengetahuan umum, hingga karya fiksi berkualitas.

Salah satu daya tarik utama (masterpiece) dari perpustakaan ini adalah hadirnya Pustaka Menkeu. Ruang khusus ini menyimpan arsip, naskah kuno, serta dokumen kebijakan bersejarah dari para Menteri Keuangan dari masa ke masa yang bernilai riset tinggi.

“Di dalam ini banyak harta karun yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Ada konten yang saya rasa sangat penting, yang merupakan kebijakan atau konsep daripada kebijakan keuangan negara. Saya rasa ini juga menarik supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana sejarah kebijakan keuangan negara di Indonesia,” tutur Astera menambahkan.
 
Baca Juga: LPEI Gandeng Maybank Perkuat Pembiayaan Ekspor Rp1,5 Triliun dengan Skema Syariah
 
 
 
 
 
 

Redefinisi Optimalisasi Aset: Melampaui Nilai Finansial

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Meirijal Nur, memberikan pandangan mendalam mengenai filosofi di balik pemanfaatan aset negara.
 
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan aset tidak boleh semata-mata diukur dari perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau besarnya nilai finansial yang dihasilkan, melainkan harus diukur dari seberapa besar dampak sosial (social value) yang diberikan kepada publik.

Pemanfaatan Gedung AA Maramis sebagai pusat literasi membuktikan bahwa aset negara yang monumental dapat diabdikan sepenuhnya untuk mengerek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam menstimulasi minat baca, pendidikan, dan budaya literasi masyarakat.
 
Baca Juga: Operasi Senyap Di Balik Barikade: Polda DIY Kerahkan 858 Polisi Preman Atas Perintah Kapolda

“Optimalisasi aset tidak hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan yang dihasilkan. Di samping manfaat ekonomi, kita juga melihat manfaat lain yang bisa didapatkan dari pemanfaatan aset, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca, edukasi, dan literasi. Hal-hal tersebut memang tidak bisa diukur dengan uang, tetapi menjadi outcome yang kami harapkan,” jelas Meirijal.

Meirijal juga menekankan bahwa proses revitalisasi bangunan cagar budaya ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat. Seluruh tahapan pemugaran tetap berpedoman pada prinsip perlindungan kelestarian fisik, keaslian struktur konstruksi, serta perlindungan nilai sejarah bangunan.
 
Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan Kemenkeu, LMAN menaruh harapan besar agar perpustakaan ini tidak hanya sunyi dari aktivitas, melainkan menjadi pusat gravitasi bagi kegiatan akademik, diskusi publik, bedah buku, hingga forum komunitas kreatif.
 

Spektrum Koleksi dan Prospek Aksesibilitas Masa Depan

Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo sendiri pertama kali diresmikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara tepat pada momentum peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2026.
 
Baca Juga: Resmi Mundur dari Wapres, Pengamat: Secara Etika dan Moral, Gibran Menang dari Prabowo

Berdasarkan data pengelola, perpustakaan megah ini menyimpan total 22.975 eksemplar buku dengan sebaran komparatif yang proporsional.
 
Sebanyak 8.376 koleksi (36,46 persen) berfokus spesifik pada literatur tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan fiskal; 8.666 koleksi (37,72 persen) mencakup spektrum pengetahuan umum lintas disiplin ilmu; serta 5.933 koleksi (25,82 persen) berupa bacaan ringan dan literatur hiburan (leisure).

Kendati telah diresmikan secara khidmat dan siap beroperasi secara operasional internal, hingga laporan ini diturunkan, Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo belum dibuka secara luas untuk kunjungan publik umum, seraya menunggu penyempurnaan sistem layanan terpadu yang prima bagi masyarakat.(Fifi Abdurahman)

Tags

Terkini