WCC Jombang Gelar Launching Buku Catatan Tahunan Bertajuk, Menyembuhkan Luka Merestorasi Hubungan Tanpa Mencederai Pemenuhan Hak Korban

Baca Juga: Perempuan Berinisial DW, Korban KDRT Memberanikan Diri Lapor ke Aswas Kejati Kepri

Problem serius kasus di Jombang ini, akhirnya pada bulan september 2023 Bupati Jombang Ibu Mundjidah menetapkan peraturan bupati Jombang Nomor 103 tahun 2023 tentang kesehatan Reproduksi melalui kerja panjang advokasi yang dilakukan secara kolektif oleh berbagai organisasi masyarakat yang tergabung Aliansi Inklusif bersama stakeholder terkait," imbuhnya.

Ditambahkannya, pada tanggal 5 Oktober 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pendidikan kabupaten Jombang telah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) melalui Surat Keputusan Satgas PPK nomor 188.4.45/369/415.10.1.3/2023, yang diterbitkan pada 3 November 2023 dan ditandatangani oleh PJ Bupati Jombang Bapak Sugiat.

Baca Juga: Hadiri Pelantikan Ketua PWI Jombang, Ini Pesan Pj Bupati Jombang

"Bupati selalu memastikan tersedianya Sarana Prasarana LPKA, LPKS, RPKA, LPAS di Kabupaten Jombang untuk mendukung implementasi Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layanan Anak. Bahkan akan revisi Perbup Bantuan Hukum di 2023 (memasukan PBH, ABH dan kelompok rentan lainnya sebagai salah satu prioritas penerima layanan hukum). Kemudahan melibatkan tokoh agama dalam kampanye anti kekerasan dan penanggulangan HIV-AIDS," papar Ana.

Ketua WCC berharap, belum terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan korban kekerasan, dimana salah satunya adalah masih ditemukan upaya kriminalisasi bagi korban kekerasan, adanya impunitas pada pelaku kekerasan serta minimnya komitmen implementasi UU TPKS.

Baca Juga: Langkah Konkrit Tekan Inflasi di Jombang, Sugiat Pj Bupati Dirikan Warung TPID

"Kita ingin Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. oleh karena itu WCC Jombang menyampaikan sikap kepada pemerintah, DPRD, Aparat Penegak Hukum serta pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menjalankan rekomendasi dan berharap penuh tentang UU TPKS," pungkasnya.

hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang (Disdikbud), BKKBN Jombang, DPMD Jombang, Dinas Sosial, Akademisi, dan juga awak media.